Tanggapi soal SILPA APBD Kalbar 2019

KalbarOnline, Pontianak – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Suib menilai kinerja Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji terbukti efektif di semua sektor. Pernyataan itu disampaikan Suib menanggapi kritikan beberapa pihak mengenai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) APBD Kalbar tahun 2019 yang mencapai Rp570 miliar.

Politisi Partai Hanura ini menegaskan, sangat wajar jika APBD Kalbar 2019 terdapat SILPA, bahkan ia menilai wajib terjadi SILPA.

“Saya nilai ini hal yang wajar, bahkan wajib terjadi SILPA. Pertama, Gubernur sudah melalukan penghematan-penghematan anggaran yang dinilai kurang penting seperti perjalanan dinas, pembelian kendaraan dinas dan beberapa penghematan lainnya,” jelasnya.

“Kemudian, terjadinya SILPA juga karena adanya penundaan beberapa kegiatan di tahun 2019 yang digeser ke tahun 2020 yang nilainya cukup besar lantaran waktu yang ada tidak memungkinan untuk penyelesaian. Menurut saya, ini keputusan yang bijak. Karena jika dipaksakan, konsekuensinya pembangunan yang dilakukan akan tergesa-gesa, tentu berpengaruh pada hasil. Selain itu, Pemprov juga akan dihadapkan dengan aparat hukum, dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),” timpalnya.

Menurutnya, jika penundaan kegiatan tak dilakukan, tentu akan berimbas pada masyarakat, lantaran hasil pembangunan yang tak maksimal dan molor akibat tergesa-gesa.

“Apalagi, ini uang negara, tak boleh sembarangan dalam pelaksanaannya. Dana kegiatan yang ditunda juga tak kemana-mana. Masih utuh dan jadi SILPA. Dalam hal ini tak ada publik yang dirugikan, yang penting bagi masyarakat itu dananya tak raib alias hilang. Kan kegiatannya bisa dilanjutkan di tahun berikutnya,” tegasnya.

Penyebab lain terjadinya SILPA, menurut Suib, tentu tak lepas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar over target, mencapai 103 persen.

“Ini kan luar biasa. Lalu apa yang salah? Kalau dulu tak terjadi SILPA tapi terjadi defisit anggaran, banyak hutang dengan Pemerintah Daerah tingkat II,” imbuhnya.

Semuanya, ditegaskan Suib, menunjukkan kinerja Gubernur berjalan efektif di semua sektor, sangat hati-hati dan sangat bertanggung jawab terhadap rakyat Kalimantan Barat.

“Apalagi PAD sudah melebihi target, hutang ke Pemerintah Daerah tingkat II tak ada, terjadi penghematan anggaran yang tak efektif. Jadi bukan sekedar wajar terjadi SILPA, tapi wajib terjadi SILPA. Yang tak wajar itu jika tak terjadi SILPA, ini baru ada yang tak beres, tentu wajib jadi sorotan publik,” tandasnya. (Fai)