Reses di Ketapang, Boyman Harun Serap Aspirasi Masyarakat

KalbarOnline, Ketapang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Boyman Harun melakukan silaturahmi bersama konstituennya melalui rangkaian resesnya dalam Masa Sidang I Tahun 2019-2020 di Borneo Emerald Hotel, Ketapang, Sabtu (28/12/2019).

Agenda reses anggota DPR RI dijadwalkan pada 23 Desember 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2019 mendatang. Pada masa ini Boyman Harun yang merupakan anggota Komisi V DPR RI akan bertemu dengan konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar 1.

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, masa reses merupakan masa penting bagi anggota DPR RI untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara anggota dewan kepada konstituennya.

“Apapun yang disampaikan oleh masyarakat kita serap. Tinggal kita memilah-milah mana yang harus kita laksanakan sesuai Tupoksi dan mana yang harus kita diskusikan bersama, termasuk dengan Pemda,” katanya saat diwawancarai KalbarOnline, Sabtu (28/12/2019).

Boyman sapaan akrabnya, menyebut kalau dirinya sebagai wakil rakyat tidak ada batasan dalam mendengarkan aspirasi rakyat, walau hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan komisinya. Tetapi hal yang disampaikan oleh rakyat tersebut, menurutnya merupakan tanggung jawab bersama.

“Akan kita sampaikan kepada banyak komisi-komisi yang lain yang akan kita sampaikan. Termasuk kepada pemerintah daerah akan kita sampaikan,” ujarnya.

Terkait Komisi V DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan, Boyman menyebut kalau status jalan mulai dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional merupakan fokus yang akan diperjuangkannya.

“Itu harapan kita, status penetapan jalan dari daerah ke nasional itu sebenarnya salah satu tujuan kita. Dari pemerintah daerah itu untuk mendukung kemampuan daerah dalam rangka untuk membangun jalan itu agar beralih menjadi tugas Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Boyman menambahkan, dirinya juga akan mendorong Pemda Ketapang untuk membuka diri dalam rangka memberikan bantuan dan fasilitas kepada pihak ketiga untuk menghidupkan perekonomian rakyat agar perekonomian Ketapang berjalan mulus, satu di antaranya terkait persoalan infrastruktur.

“Ini juga berkaitan nanti dengan rencana pemindahan ibu kota negara. Karena saya pikir Kalimantan Barat sebagai penopang Pemerintah Pusat itu sangat penting,” tandasnya. (Adi LC)