KalbarOnline, Pontianak – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Barat memprioritaskan kadernya yang berpotensi menang pada Pilkada serentak 2020. Akan tetapi, partai berlambang moncong putih itu juga membuka peluang bagi kader dari partai lain, bahkan non partisan untuk diusung pada Pilkada di tujuh kabupaten di Kalbar.

“Sifatnya kita terbuka untuk umum, tetapi kalau ada kader kami yang bagus, kenapa tidak? Kita lihat di internal dulu. Misalnya jauh kalah dari calon yang bukan kader, kita juga mesti realistis. Karena kita tidak mencalonkan hanya sampai menjadi calon, tapi jadi pemenang,” ujar Ketua DPD PDIP Kalbar, Lasarus saat ditemui di Hotel Mercure Pontianak.

Lasarus mengatakan, dalam mengusung pasangan calon saat Pilkada serentak nanti, partainya akan memperhatikan hasil survei terlebih dahulu. Namun, hasil survei bukanlah indikator satu-satunya karena masih banyak faktor yang jadi bahan pertimbangan.

“Di kami pijakannya adalah hasil survei. Nanti untuk menentukan pilihan itu salah satunya dari hasil survei. Itu salah satu, bukan satu-satunya indikator yang kami pakai. Masukan dari kader, tokoh masyarakat dan seterusnya serta pengamatan langsung dari kami juga jadikan pertimbangan,” tuturnya.

“Pilkada merupakan pertandingan kalah menang dan pemenangnya hanya satu. Kami harus cermat melihat, siapa yang punya elektabilitas paling bagus dan yang paling diterima oleh masyarakat. Kita dalam hal ini koordinasi dengan parpol lain juga dilakukan untuk saling melengkapi antara kabupaten yang tujuh ini. Mungkin di kabupaten mana kita ngalah jadi wakil, di kabupaten mana kita jadi bupati,” timpalnya.

Menyoal putusan MK yang membolehkan eks napi koruptor maju Pilkada, Ketua Komisi V DPR RI ini menegaskan, kalau partainya tetap memegang prinsip mengusung calon yang bersih dari jerat hukum apapun. Sebab kata dia, pemerintahan yang bersih dimulai dari mengusung calon yang terbebas dari kasus hukum. Kendati demikian, dirinya juga tak ingin menutup peluang bagi eks napi koruptor maju Pilkada karena hal itu dibolehkan oleh Undang-Undang.

“Kami taat asas. Sebatas mana hukum memberi ruang. Semua partai pasti berpikir bahwa yang terbaik adalah orang yang bersih, orang yang bebas dari kasus-kasus hukum apapun, termasuk korupsi. Harus ada komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Intinya kita taat asas mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Prinsip utamanya, tentu kita mengusung orang yang bebas dari masalah hukum,” pungkasnya. (Fai/ian)