KalbarOnline, Ketapang – Kondisi banjir yang kerap terjadi di Kota Ketapang jika memasuki musim penghujan dikeluhkan masyarakat. Padahal Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menggelontorkan anggaran pada APBD Ketapang tahun 2019 senilai Rp1,7 miliar untuk proyek normalisasi drainase saluran perkotaan.

Namun, proyek milik Dinas PUTR Ketapang tersebut sama sekali tidak memberi manfaat dan diduga hanya menjadi ladang meraup keuntungan pihak-pihak terkait lantaran dikerjakan hanya menggunakan cangkul sehingga saluran drainase di dalam Kota Ketapang masih tidak berfungsi maksimal.

Anggota DPRD Ketapang, Antoni Salim menilai Pemerintah Kabupaten Ketapang masih gagal mengatasi persoalan banjir khususnya di wilayah perkotaan Ketapang walau telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk melakukan pembangunan drainase dan normalisasi saluran di wilayah perkotaan Ketapang.

“Pembangunan drainase tahun lalu sudah bagus karena sedikit banyak membantu mengurangi banjir saat musim hujan dan harusnya dilanjutkan, bukan malah membuat proyek baru yakni normalisasi saluran drainase yang dananya sangat besar tetapi dampaknya sama sekali tidak ada,” katanya, Minggu (24/11/2019).

Politisi PDIP ini mengaku, kalau dirinya berani menilai proyek normalisasi saluran drainase dengan dana miliaran dari APBD Ketapang itu gagal. Karena menurutnya banjir masih terjadi di sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga di wilayah perkotaan seperti di Jalan Beringin, Jalan H. Murni, padahal seharusnya dengan dana sebesar itu persoalan banjir di titik-titik yang kerap terjadi banjir bisa teratasi.

“Saya berani bilang ini proyek gagal, karena dari awal juga sudah tidak benar, ditambah lagi pelaksanaan pekerjaan cuma menggunakan cangkul, harusnya jika serius ingin menanggulangi persoalan banjir, drainase yang belum tersambung ya disambung atau kalaupun mau normalisasi saluran harusnya mengunakan alat bukan malah cuma menggunakan cangkul,” ungkapnya.

Antoni meminta kepada Bupati Ketapang, Martin Rantan untuk melakukan evaluasi pihak terkait yang melakukan perencanaan hingga proyek tersebut terlaksana hanya dengan menggunakan cangkul. Selain itu, ia juga berharap agar proyek tersebut dapat di periksa atau diaudit oleh pihak-pihak terkait lantaran terkesan asal-asalan.

“Dengan anggaran sebesar itu harusnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kita berharap proyek tersebut bisa diperiksa baik oleh aparat penegak hukum maupun inspektorat,” tandasnya. (Adi LC)