Workshop Tindaklanjut Lokakarya Multipihak Lanskap Ketapang Selatan

KalbarOnline, Ketapang – Bupati Ketapang, Martin Rantan membuka workshop tindaklanjut lokakarya multipihak Lanskap Ketapang Selatan, Kamis (21/11/2019). Workshop yang merupakan bagian dari program lanskap yang digagas oleh Aidenvironment Global Environment Center (GEC) dan IOI Group ini dalam rangka menyamakan persepsi sekaligus mensinergikan upaya-upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Lanskap Ketapang Selatan.

Adapun beberapa isu yang dibahas yakni seputar isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat seperti isu kebakaran hutan dan lahan serta isu pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Martin menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik inisiatif Aidenvironment yang berupaya untuk membangun kerjasama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menuju perencanaan pembangunan berkelanjutan di kawasan Lanskap Ketapang Selatan. Hal ini, menurutnya sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang.

“Memang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Lanskap Ketapang Selatan terlalu sulit untuk diatasi oleh pemerintah atau sektor swasta sendiri. Oleh karena itu,perlu ada kerjasama dari berbagai pihak,” ujarnya.

Oleh karenanya, lanjut Bupati, dalam tindaklanjut lokakarya multipihak ini diharapkan dapat menghasilkan sejumlah output yang akan dipahami dan disepakati bersama terutama dalam rangka membangun kesepakatan bersama multipihak terkait pembangunan kawasan perdesaan dan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Ketapang bagian selatan.

Workshop yang dihadiri sekitar 100 peserta perwakilan pemerintah, industri, komunitas dan masyarakat sipil ini merupakan lokakarya lanjutan untuk menyusun rencana aksi nyata secara kolaboratif multipihak dalam penanganan sejumlah isu yang cukup sulit mengenai Lanskap Ketapang Selatan. Para peserta yang hadir itu juga merupakan anggota kelompok kerja yang terbentuk melalui forum serupa pada 15 Juli lalu.

Pasca digelarnya forum yang lalu, setiap kelompok kerja telah beberapa kali bertemu juga secara informal dan formal untuk membahas dan membuat rencana aksi kedepannya terkait isu strategis yang ditangani.

Saat ini telah terbentuk tiga kelompok kerja lewat sebuah forum kolaborasi multipihak yang dilaksanakan di Hotel Aston Ketapang pada 15 Juli lalu. Kelompok-kelompok kerja tersebut terdiri dari perwakilan pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, perwakilan perusahaa-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Ketapang Selatan dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap kelompok kerja akan menangani tantangan dan isu strategis terkait lanskap ini yaitu isu kebakaran hutan dan lahan, isu pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok kerja Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) telah menghasilkan beberapa rencana kerja yaitu memetakan peran berbagai pemangku kepentingan terkait, meningkatkan upaya pencegahan melalui pembuatan zonasi kecil pada area kerja untuk memaksimalkan fungsi patroli, melakukan sosialisasi terpadu kepada masyarakat, memperkuat jaringan komunikasi antar pihak melalui forum Karhutla dan mengintegrasikan sarana dan prasarana terkait upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla seperti dengan pembuatan embung air sebagai fasilitas penanggulangan karhutla dengan sumber air dari sungai dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Kelompok kerja Pengelolaan Kawasan Konservasi/Cagar Alam telah menghasilkan beberapa rencana kerja yaitu meningkatan SDM dan edukasi lingkungan, identifikasi area NKT (Nilai Konservasi Tinggi) sekitar Cagar Alam (CA) yang memiliki karakteristik mendekati CA, pemanfaatan buffer zone CA untuk ekonomi alternatif masyarakat, melibatkan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dalam Kelompok Kerja Cagar Alam Muara Kendawangan, rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat, pembuatan embung air sebagai fasilitas penanggulangan karhutla dengan sumber air dari sungai dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Kelompok kerja pemberdayaan masyarakat juga telah menghasilkan beberapa rencana kerja yaitu pelibatan para pihak dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan, memasukkan dan mengawal program prioritas unggulan desa kedalam Musrenbangdes tingkat kecamatan agar terakomodir pada Rencana Kerja Program Daerah (RKPD) Kabupaten, penyelesaian tapal batas desa, melaksanakan diskusi rutin untuk mengetahui kendala dan peluang yang terjadi pada tingkat lanskap, mendorong adanya regulasi yang jelas terkait standar harga komoditi unggulan seperti karet dan pertanian lainnya dan regulasi terkait peternakan, mendorong industri pengolahan komoditas pertanian dan perkebunan dan membuka akses pasar, membangun sinergi antara program pemerintah daerah dengan implementasinya di tingkat desa.

Lokakarya multipihak kali ini bertujuan untuk memonitor kemajuan dari tiap kelompok kerja lewat paparan dari tiap kelompok, dan melakukan konsolidasi antar kelompok kerja, dengan difasilitasi oleh pihak Aidenvironment, Global Environment Center (GEC) dan IOI, yang bertujuan agar semua pihak, baik yang berada dalam satu kelompok kerja maupun antar kelompok kerja dapat berkolaborasi lebih baik dan melakukan sinergi dalam menggunakan sumberdaya agar tujuan dan kegiatan dari masing-masing kelompok dapat tercapai secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah lanskap ini.

Marius Gunawan, Manajer Senior bidang Lanskap di Aidenvironment mengatakan melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan mempermudah koordinasi antar pihak karena dilakukan dalam kelompok yang lebih kecil dan isu strategis yang ditangani juga lebih fokus.

“Pihak Aidenvironment, GEC dan IOI membantu dalam tahap inisiasinya dan diharapkan kedepannya kelompok-kelompok kerja yang terbentuk dapat terus bekerja menangani isu-isu strategis tersebut dengan dukungan dari Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Sementara Faizal Parish, Direktur Global Environment Center mengatakan bahwa Lanskap Ketapang Selatan yang kaya akan sumber daya alam ini juga memiliki kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Pihak GEC terus secara aktif akan terus memberikan informasi terkait resiko kebakaran yang meningkat terutama pada periode kekeringan. Sehingga peran kelompok kerja penanggulangan Karhutla akan sangat penting untuk menterjemahkan informasi tersebut menjadi aksi nyata pencegahan dan penanggulangan potensi kebakaran,” tukasnya.

Carl Dagenhart, Kepala Bagian Pelibatan Pemangku Kepentingan di IOI Group, mengatakan bahwa program dan rekomendasi yang dihasilkan oleh setiap kelompok kerja menunjukkan keseriusan mereka bekerja untuk menangani isu-isu kunci di Lanskap Ketapang Selatan agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan jangka panjang bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

“IOI sebagai salah satu perusahaan sawit yang memiliki konsesi yang dikelola oleh PT. SNA, tidak ingin hanya mengambil manfaat dari operasional kami di sana tetapi juga secara aktif mendukung pembangunan berkelanjutan di lanskap ini,” jelasnya.

Seperti diketahui, Lanskap Ketapang Selatan meliputi 750.000 hektar area yang terdiri dari kawasan hutan, gambut, perkebunan, padang rumput dan 53 desa di bagian selatan dari Kabupaten Ketapang. Kawasan ini masuk di dalam batas administrasi 4 kecamatan yaitu Kendawangan, Manis Mata, Air Upas dan Singkup. Lanskap tersebut juga mencakup Cagar Alam Muara Kendawangan yang luasnya sekitar 150.000 hektar, salah satu area konservasi paling luas di Propinsi Kalimantan Barat, beberapa kawasan hutan lindung dan dua danau yaitu Danau Belida dan Danau Gelinggang.

Dengan karakter geografis dan potensi sumber daya alam yang sangat besar, ternyata tiga perempat dari desa-desa di wilayah ini pembangunannya masih sangat tertinggal dan produktivitas pertanian masyarakatnya juga sangat rendah. Pembangunan di wilayah tersebut saat ini didominasi oleh tujuh kelompok perusahaan kelapa sawit besar dan 4 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang wilayah konsesinya mencakup 55 persen dari keseluruhan wilayah Lanskap Ketapang Selatan. Kondisi ini mendorong forum sebelumnya untuk membentuk kelompok kerja untuk 3 isu strategis yang dinilai urgensinya sangat tinggi untuk saat ini, yaitu Kebakaran Hutan/Lahan, Pengelolaan Kawasan konservasi dan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat. (Adi LC)