KalbarOnline, Kubu Raya – Keberadaan Polres Kubu Raya sudah lama didambakan masyarakat Kubu Raya. Hal tersebut diutarakan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan saat menghadiri peresmian Kantor Polres Kubu Raya di Jalan Arteri Supadio, Selasa (19/11/2019).

Menurut Muda Mahendrawan selain memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, keberadaan Polres juga memberikan dampak yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Pemerintah Kubu Raya juga sangat bahagia karena dengan adanya Polres Kubu Raya menjadi salah satu indikator dalam peningkatan kegiatan ekonomi berjalan dengan aman serta maksimal. Apalagi Kubu Raya sebagai hinterland local, daerah penyangga yang sangat cepat dinamikanya dengan jumlah penduduknya 605 ribu jiwa dengan luasan daerah 700 ribu hektar plus wilayah perairannya hampir 45 persen. Otomatis sebagai kabupaten baru banyak tantangannya. Untuk itu kita ingin berproses lebih cepat dan berlari lebih kencang,” tegasnya.

Orang nomor wahid di Kubu Raya ini menegaskan, dengan adanya Polres Kubu Raya menjadi bagian dari pembangunan Kubu Raya sehingga dapat berlari lebih kencang dan proses lebih cepat. Khususnya dalam rangka pengurangan angka pengangguran. Karena dengan adanya Polres keamanan dan ketertiban menjadi salah satu indicator untuk mengundang investor untuk beriventasi di Kubu Raya.

“Dan otomatis desa-desa dapat diberdayakan yang pada akhirnya tidak ada ketimpangan ekonomi dan sosial,” terangnya.

Dengan adanya Polres, tambah Muda, sektor-sektor penggerak enonomi seperti pariwisata, perkebunan, ekonomi kreatif, angkutan, pengolahan serta lainnya dapat dilakukan bersama pihak terkait dengan adanya jaminan keamanan serta ketertiban.

“Apalagi kita berada di wilayah bandara. Pintu utamanya berada di Kubu Raya, pintu daratnya ada di Jalan Trans Kalimantan, pintu airnya berada di tiga muara yakni muara Kubu, Kakap dan Kapuas. Jadi, dengan posisi strategis ini, kita mengantisipasi segala hal,” bebernya.

Dikatakannya, dengan adanya daya dukung keamanan menjadikan daerah tersebut kondusif sehingga dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan menjadi maksimal. Dan pada akhirnya masyarakat desa mendapatkan perputaran ekonomi, dengan adanya inventasi-inventasi dari pihak luar.

“Tentunya juga berpengaruh terhadap pelayanan yang akan menjadi lebih baik. Tidak ada lagi pelayanan yang mempersulit masyarakat, contohnya pelayanan dalam pemerintah agar tidak ada penyimpangan tentu lebih banyak pengawasan,” tandasnya. (ian)