KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meyakini konsep Indeks Desa Membangun (IDM) atau desa mandiri mampu mengentaskan kawasan kumuh. Hal itu disampaikan Midji saat diwawancarai usai menghadiri Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Kementerian PUPR di Pontianak, Senin (18/11/2019).

“Indikator untuk menyelesaikan kawasan kumuh itu harus jelas. Konsep IDM itu sangat bagus. Jika satu desa sudah jadi desa mandiri, saya pastikan hampir tidak ada kekumuhan. Karena indikatornya jelas. Dari 52 indikator IDM, termasuk masalah lingkungan, air bersih, sanitasi dan sebagainya. Sesuai dengan program KOTAKU ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan segera menyusun kawasan kumuh secara menyuluruh dan detail. Sehingga, kata dia, nantinya program KOTAKU bisa disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kita akan susun secara menyeluruh dan detail. Sehingga nantinya bisa disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota. Dikerjakan secara keroyokan,” tukasnya.

Ia berharap program KOTAKU ini betul-betul diseriusi agar tak seperti program yang sudah-sudah.

“Program KOTAKU ini harus diseriusi, kualitas harus dijaga jangan sampai seperti program yang lainnya, ada pengelolaan air bersih yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Sayang jadinya, karena tidak ada yang bertanggung jawab,” tandasnya.

Sementara Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalbar, Deva Kurniawan Rahmadi menjelaskan bahwa berdasarkan RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan sasaran penyelenggaraan permukiman di kota/kawasan perkotaan yaitu mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar yang tersebar di seluruh provinsi atau sejumlah 34 Provinsi tersebar 269 Kabupaten/Kota dengan 11.067 Kelurahan/Desa.

Deva menjelaskan, ada tiga tujuan dari Program KOTAKU. Pertama, sebagai upaya menurunkan luas permukiman kumuh. Kedua, mewujudkan kolaborasi penanganan permukiman kumuh dari berbagai stakeholder dan ketiga, menyediakan infrastruktur permukiman.

Hingga tahun 2018, penanganan kota kumuh telah mencapai 23.407 hektar atau 61 persen, sedangkan sisanya untuk target 2019 sebanyak 15.024 hektar atau 39 persen.

“Berkaitan dengan hal tersebut maka hari ini kita gelar lokakarya ini, untuk menghasilkan rumusan-rumusan strategis dan langkah konkrit untuk upaya percepatan pelaksanaan program, sehingga target penanganan kumuh dapat tercapai,” pungkasnya. (Fai)