UMK Ketapang Tahun 2020 Naik Jadi Rp2,86 Juta

KalbarOnline, Ketapang – Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Kabupaten Ketapang tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp2.860.323.6. Nilai UMK 2020 naik sebesar Rp 224,323.6 dari UMK tahun 2019. Sedangkan untuk Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK)  nilainya sama dengan UMK Ketapang Tahun 2020.

UMK tahun 2020 ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Ketapang dalam sidang pleno pembahasan UMK dan UMSK bersama perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ketapang, Jum’at (8/11/2019).

Kepala Disnakertrans yang juga Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Ketapang, Dersi mengatakan, penetapan jumlah UMK tersebut telah mengacu pada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan surat keputusan dari Gubernur Kalbar.

Baca Juga :  Tanggapi Desakan Warga, PLN UP3 Ketapang Targetkan Triwulan I 2019 ‘Nyala’

“Penetapan itu setelah dihitung dengan perhitungan yang telah ditetapkan. Dan memang terkait UMK ini pemerintah secara bersama-sama membahas untuk ditetapkan,” ujarnya usai melaksanakan sidang pleno, Kamis (7/11/2019).

Sebelumnya sempat terjadi perubahan pada jumlah nominal UMK yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan. Namun, Dersi menyebut kalau hal tersebut terjadi karena ada kekeliruan pada waktu perhitungan. Namun menurutnya hal tersebut telah di selesaikan.

Baca Juga :  Hendak Bunuh Diri, Seorang Perempuan Melompat dari Jembatan Pawan 1 Sambil Menggendong Anak

“Berubah itu karena ada kekeliruan dalam perhitungannya. Upah Minimum yang akan diterapkan tahun depan ini rumusnya Upah Minimum saat ini dikalikan dengan inflasi yang 8,51 persen. Kemarin kita kalikan inflasi yang 7 persen, itu keliru,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dersi menyebutkan kalau batas waktu pembahasan UMK dan UMSK di Ketapang berakhir 8 November 2019. Sementara itu, untuk pengesahan pihaknya menargetkan akan selesai pada bukan November 2019 ini.

“Semoga semuanya tidak berlarut-larut. Kita juga berharap November UMK dan UMSK sudah dapat ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat,” tandasnya, (Adi LC)

Comment