KalbarOnline, Sekadau – Kepala Desa Boti, Sudarsono berharap desa mendambakan adanya akses air bersih oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau. Sebab, kata dia, dengan tidak adanyasumber air bersih di Desa Boti, Kecamatan Sekadau Hulu, menjadi penghambat bagi desa yang dipimpinnya itu untuk menuju desa Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti kegiatan pertemuan aselerasi dan evaluasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang dilaksanakan di Hotel Multi Sekadau, Kamis (7/11/2019).

“Kami telah melakukan berbagai pemicuan kepada masyarakat terhadap sarana jamban yang belum punya. Berdasarkan data pada tahun 2018 ada 180 KK yang belum punya jamban namun kita sudah atasi,” ungkapnya.

Ia pun menyampaikan berbagai upaya berupa sarana telah disediakan oleh Pemdes Boti. Seperti penyediaan bantuan berupa penyediaan kloset, paralon dan semen sebanyak dua sak kepada masing-masing KK untuk dibuatkan sarana jamban di rumah masing-masing.

“Hanya saja kami tetap memerlukan dukungan dari instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan atau pihak kepolisian dan TNI. Untuk mengawal semua ini supaya adanya perubahan perilaku masyarakat,” ungkapnya.

Sudarsono menyebut, kekurangan sarana tersebut, pihaknya sudah mengucurkan dana untuk memberikan bantuan kepada setiap KK yang belum memiliki jamban bersih di rumah. Dan saat ini sudah hampir 99 persen masyarakat Desa Boti memiliki jamban di rumah masing-masing.

Namun dengan adanya jamban di rumah juga tidak serta-merta mengubah perilaku atau kebiasaan masyarakat. Sehingga Pemdes masih sangat memerlukan dukungan dari dinas terkait dan Puskesmas dalam hal sosialisasi, dampak buruk BAB sembarang.

Desa juga sudah melaksanakan upaya sosialisasi, namun belum dianggap cukup karena terkendala anggaran. Dan hanya melakukan sosialisasi satu kali dalam setahun.

Ditambah dengan kondisi Desa yang tidak memiliki sumber air bersih. Sudarsono menyebut banyak rumah yang memiliki jamban namun akses air bersih tidak dimiliki. Hal ini juga memicu masyarakat untuk kembali ke jamban di sungai.

Diketahui Desa Boti berada di wilayah yang kurang memungkinkan untuk adanya sumber air. Seperti air pegunungan. Program Pamsimas pun belum sampai ke desa tersebut.

Sedangkan untuk penyaluran air dari PDAM menuju desa juga belum terlaksana, meskipun pihak Desa telah berupaya untuk mengajukan permohonan tersebut kepada pihak PDAM.

“Kami butuh perhatian khusus dari pemerintah terhadap sarana sumber air bersih. Karena percuma punya jamban di rumah tetapi akses air bersih sulit,” tutupnya.

Pamsimas adalah program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Yang pada tingkat Kabupaten melibatkan Pemerintah Daerah/SKPD terkait BAPPEDA Litbang, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, PP dan KB dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan. (Mus)