KalbarOnline, Sekadau – Ketua Paguyuban Jawa Kalimantan Barat (PJKB) Kabupaten Sekadau, Muhamdi turut menanggapi mengenai kisruh Pilkades di Kabupaten Sekadau khususnya di Desa Menua Prama.

Muhamdi berharap agar semua pihak menaati aturan yang berlaku dan komitmen dengan kesepakatan sebelum pelaksanaan Pilkades di antaranya setiap calon harus siap menang dan siap menerima kekalahan.

“Berkenaan dengan alasan calon terpilih bukan penduduk asli. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu hak untuk memilih dan dipilih,” tegas Muhamdi, Sabtu (5/10/2019) malam.

Terlebih lagi, lanjut Muhamdi, dalam Pilkades serentak tahun sebelumnya juga banyak yang bukan penduduk asli terpilih menjadi kepala desa, namun, kata dia, tidak pernah dipersoalkan. Mengingat kepala desa dipilih oleh penduduk setempat secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Kepada penyelenggara pilkades dan aparat penegak hukum, kita minta agar bertindak tegas dan profesional dalam menangani persoalan ini, sepanjang pelaksanana Pilkades telah dilaksanakan sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku,” tegasnya lagi.

Dia juga berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang terbaik untuk masa depan Desa Menua Prama enam tahun ke depan yang diharapkan maju desanya, sejahtera warganya. (Mus)