Pertajam Perda Tibum, Pemkot Pontianak Bakal Terapkan Sanksi Non-Yustisial

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap lima raperda yang diajukan Pemkot Pontianak
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap lima raperda yang diajukan Pemkot Pontianak (Foto: Jim)

Jatuhkan Sanksi Langsung di Tempat

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan menerapkan sanksi non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum (tibum). Langkah ini dilakukan lantaran pelaksanaan Perda Tibum dinilai belum optimal.

“Selama ini kita merasakan belum optimalnya pelaksanaan Perda terutama untuk ketertiban umum, masih banyak warga kota yang melanggar Perda karena denda yang terlampau kecil, sehingga dianggap tidak menimbulkan efek jera,” ujar Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (5/8/2019).

Sebagai contoh, ia menyebut larangan permainan layangan yang masih saja ditemukan pemain layangan sehingga menimbulkan korban. Untuk itu, perda tibum diterapkan supaya lebih efektif dan warga lebih tertib. Sementara untuk besaran nilai dendanya akan dilakukan kajian lebih lanjut, misalnya minimal Rp1 juta. Sebab saat ini, denda yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tibum saat disidang rerata sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu.

“Kalau Rp1 juta dendanya, diharapkan bisa menimbulkan efek jera,” ucap Edi.

Orang nomor wahid di Bumi Khatulistiwa ini menjelaskan, model penerapan hukum ada dua jenis, yakni non-yustisial dan sidang. Sedangkan untuk mekanisme bisa melalui peringatan pertama atau bahkan tanpa peringatan dan langsung ditindak.

Tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

“Satpol PP atau PPNS bisa menindak dan menjatuhkan sanksi di lapangan tempat di mana warga tersebut melakukan pelanggaran Perda Tibum,” tukasnya.

Selain usulan dari Pemkot Pontianak terkait lima Raperda termasuk Raperda Tibum, satu Raperda inisiatif juga disampaikan oleh DPRD Kota Pontianak terkait Perda Reklame. Diakuinya, reklame merupakan potensi untuk pendapatan daerah.

“Namun di samping itu juga diperlukan penataan dalam rangka menciptakan kota yang indah dan salah satu unsur untuk mempercantik estetika kota,” pungkasnya. (jim/humpro)

Tinggalkan Komentar