Ciptakan Rasa Aman, 28 Desa di Kubu Raya Siap Implementasikan Transaksi Non-Tunai

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan saat menyaksikan proses transaksi non-tunai melalui aplikasi CMS Bank Kalbar di Kantor Desa Teluk Kapuas
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan saat menyaksikan proses transaksi non-tunai melalui aplikasi CMS Bank Kalbar di Kantor Desa Teluk Kapuas (Foto: ian)

Percepatan menuju desa mandiri

KalbarOnline, Kubu Raya – Inovasi pengelolaan dana desa dengan sistem transaksi non-tunai telah dimulai di Kabupaten Kubu Raya. Hingga kini, 22 desa telah menerapkan aplikasi Cash Management System (CMS) yang disiapkan Bank Kalbar.

Sebelumnya pada 3 Mei 2019 lalu, sebanyak 28 desa telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Desa dengan Bank Kalbar tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kubu Raya. Inovasi pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non-tunai ini merupakan gagasan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan yang sekaligus merupakan pertama kali diterapkan di Indonesia.

Bupati Muda mengatakan, sebagai kepala daerah dirinya berkomitmen menjaga aparatur pemerintah daerah dari masalah hukum yang diakibatkan kesalahan dalam mengelola keuangan desa. Muda menyatakan, pengelolaan keuangan desa dengan sistem non-tunai adalah cara yang lebih selamat, aman dan nyaman di dalam memimpin pengelolaan keuangan dan aset desa.

“Melalui strategi dan pola transaksi non-tunai ini, maka pengelolaan keuangan desa-desa akan jauh lebih transparan dan akuntabel. Sekaligus sebagai iktikad untuk melindungi hak rakyat desa terhadap proses pembangunan dan pemberdayaan serta lebih aman membentengi dari potensi penyalahgunaan. Sehingga desa juga lebih fokus mengejar percepatan-percepatan sasaran 52 indikator Indeks Desa Membangun (Desa Mandiri),” tuturnya saat menyaksikan proses transaksi non-tunai melalui aplikasi CMS Bank Kalbar di Kantor Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kamis (1/8/2019).

Muda menyebut, sistem non-tunai sangat sangat berdampak terhadap percepatan perekonomian di Kubu Raya khususnya di desa-desa. Hal ini, menurut dia, merupakan sejarah di mana pemerintah telah menciptakan pola yang memberikan rasa aman bagi Kepala desa dalam mengelola keuangan desa.

“Dengan cara ini kita harapkan urusan tata kelola keuangan, percepatan-percepatan dari mulai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) akan berjalan dengan baik sesuai fokus yang dilakukan,” harapnya.

Menurut Muda, implementasi transaksi non-tunai pada pengelolaan keuangan desa merupakan langkah awal bagi Kabupaten Kubu Raya untuk mempercepat indikator-indikator kemajuan sekaligus sekaligus percepatan perwujudan desa mandiri.

Ia menilai pengelolaan keuangan termasuk penyaluran, tata kelola dan sirkulasi merupakan prasyarat utama menuju desa mandiri. Saat ini, dari 118 desa di 9 kecamatan di  Kubu Raya, 28 di antaranya telah menyatakan siap melaksanakan sistem pengelolaan keuangan desa secara non-tunai. Dari 28 desa tersebut, 22 desa telah memulai melakukannya melalui aplikasi CMS.

“Saya berharap pada tahun 2020 mendatang, ada penambahan desa-desa yang mengikuti program ini. Kalau memungkinkan tahun depan semua desa di Kubu Raya sudah menerapkan sistem ini,” tukasnya.

Orang nomor wahid di Kubu Raya ini menyebut, teknis aplikasi sistem transaksi non-tunai terbilang mudah. Transaksi keuangan dapat dilakukan kapan dan di mana saja sepanjang terdapat sinyal komunikasi.

“Karena dalam melakukan sistem CMS ini hanya diperlukan laptop dan sinyal sebagai pendukung untuk mengirimkan segala jenis transaksi keuangan desa,” sebutnya.

Lebih jauh Muda menambahkan, saat ini Pemerintah daerah sedang menyusun perencanaan sistem informasi desa yang bersinergi dengan penguatan pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government yang sudah dibuat perencanaan programnya. Hal itu dilakukan untuk menghimpun dan menyajikan data dalam kebijakan tata kelola satu data.

“Dengan transaksi non-tunai, pengeluaran akan lebih terukur dan tercatat rapi dan semua ini juga sudah diperkuat dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa,” jelasnya.

Di kesempatan tersebut, Penjabat Kepala Desa Teluk Kapuas, Budi Aminudin mengatakan di antara kendala yang ditemui dalam menerapkan sistem non-tunai adalah mengubah mindset atau pola pikir masyarakat desa. Namun ia mengakui, program non-tunai melalui aplikasi CMS sangat bermanfaat bagi pemerintahan desa.

“Dengan diterapkannya sistem ini, tentunya tidak ada lagi hal-hal yang ditutupi karena pihak ketiga yang menjadi rekanan akan intensif dalam melakukan transparansi masalah keuangan. Namun yang paling penting dalam pengelolaan keuangan desa ini adalah merubah pola pikir masyarakat kita. Itulah dasar fundamental yang akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa,” paparnya.

Budi juga berterima kasih kepada Bupati Muda Mahendrawan yang telah menggagas inovasi pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non-tunai. Ia mengaku semakin mudah, nyaman dan aman dalam mengelola keuangan desa.

Sebanyak 22 desa yang telah menerapkannya aplikasi CMS yakni Limbung, Arang Limbung, Rasau Jaya III, Rasau Jaya II, Tasik Malaya, Sumber Agung, Nipah Panjang, Sungai Raya, Parit Baru, Pelita Jaya, Sungai Jawi, Sungai Raya Dalam, Teluk Gelam, Ambawang Kuala, Rasau Jaya Umum, Mega Timur, Sungai Enau, Sungai Ambangah, Rasau Jaya I, Pinang Dalam, Teluk Kapuas dan Sungai Kakap. (ian/rio)

Tinggalkan Komentar