KalbarOnline, Ketapang – Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani mengecam adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum panitia Ketapang Expo 2019 terhadap sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di area even. Ia menilai tindakan tak terpuji itu mencoreng even akbar tahunan sekaligus mencoreng nama Pemerintah Kabupaten Ketapang.

“Kita tentunya mengapresiasi kegiatan Ketapang Expo sebagai wadah mempromosikan Ketapang, tetapi dengan adanya informasi pungli itu tentu mencoreng nama daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (5/7/2019).

Pernyataannya itu ditegaskannya lantaran para pedagang berpartisipasi pada Ketapang Expo tersebut tidak hanya berasal dari Ketapang melainkan juga dari kabupaten lain.

“Kita khawatir para pedagang lain juga ada dimintai bayaran selain pengakuan pedagang yang diwawancarai awak media, tentu jika itu terjadi pasti membuat malu nama daerah,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta agar persoalan ini dapat diusut tuntas oleh pihak penyelenggara dan jika memang terbukti dapat memberi sanksi terhadap oknum panitia yang dimaksud agar dapat memberikan efek jera dan pelajaran ke depan.

“Kalau tidak ada sanksinya tentu hal-hal seperti ini bisa saja terulang lagi, untuk itu harus diusut tuntas untuk memastikan kebenarannya dan diberi sanksi jika memang terbukti,” mintanya.

Ia menilai, jika dibiarkan, bukan tidak mungkin ke depannya orang akan mencibir dan menilai ajang Ketapang Expo merupakan ajang mencari keuntungan oleh oknum panitia penyelenggara.

“Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi untuk panitia semakin lebih baik lagi,” tandasnya. (Adi LC)