KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sepakat untuk segera menuntaskan permasalahan batas wilayah antara kedua provinsi tersebut yang selama ini belum terselesaikan.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan, permasalahan tapal batas antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah akan segera diselesaikan. Dirinya menargetkan penyelesaian permasalahan tersebut akan tuntas dalam waktu secepatnya.

“Selambat-lambatnya pemasalahan batas wilayah ini selesai pada akhir tahun 2020 mendatang. Jika tak teselesaikan secara cepat akan menganggu jalannya pembangunan bagi kedua provinsi ini,” ujarnya usai menerima perwakilan Pemprov Kalteng di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (30/6/2019).

Permasalahan tapal batas wilayah antara kedua provinsi ini belum terselesaikan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Pasalnya, kesepakatan urung terjadi antara kedua belah pihak. Adapun yang seringkali dipermasalahkan, berkaitan dengan potensi maupun hak adat di wilayah setempat.

“Ada beberapa batas daerah Kalteng dan Kalbar itu yang belum selesai ada dua, satu ada 33 ribu hektar dan satu lagi 52 ribu hektar. Saya berharap ini selesai paling lama akhir tahun depan sudah tuntas, karena kita carikan yang terbaiklah yang penting bagaimana kita bisa melayani masyarakat di sana,” tuturnya.

Tak hanya itu, ia menyebutkan ada jembatan penghubung yang menuju Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalteng ke arah Kecamatan Sukaramai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar yang belum selesai. Nantinya hal itu, kata dia, akan disinergikan antara kedua provinsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Yang kedua, ada jembatan di Sukamara ke arah Sukaramai di daerah ketapang, itu tinggal satu bentangan selesai. Nah, ketika jembatan itu selesai, jalan ke arah ini belum ada, yang itu jadi tugas Bupatinya saya minta untuk perkerasan, aspalnya biar provinsi. Akhir tahun depan atau paling lama pertengahan 2021 itu harus selesai, harus bisa difungsikan,” tukasnya.

Kemudian fasilitas apapun yang ada di perbatasan kedua provinsi ini, seperti sekolah dan tempat kesehatan dipersilahkan menggunakan secara bersama. Dirinya pun tidak mempermasalahkan.

“Yang penting Kalimantan ini harus bersinergi untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. Kalau saya sih begitu saja, tidak ada yang sulit, praktis-praktis aja,” ungkapnya.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini berharap ke depannya, akses laut Kalteng dan Kalbar sudah ada, rel kereta api Trans Kalimantan bisa terwujud. Dengan kerjasama ini, tegasnya, bisa mempercepat ekspor lewat pelabuhan internasional yang sedang dibangun di Kalbar.

Jika dikelola dengan benar, pelabuhan internasional tersebut bisa menjadi kawasan industri dan bisa menjadi saingan pelabuhan yang ada di negara Singapura.

Di kesempatan yang sama, Seketaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri menyambut baik penyelesaian permasalahan tapal batas antara kedua provinsi ini. Dirinya menyebut, kondisi warga dari kedua wilayah sangatlah baik dan tidak ada masalah. Mereka saling membaur sejak lama, bahkan tak sedikit terjadinya asimilasi budaya antara warga satu dan lainnya.

“Kami sepakat untuk menyelesaikan masalah tata batas wilayah ini sesegera mungkin, agar tidak menghambat pembangunan kedua provinsi,” tuturnya.

Pihaknya sengaja menggelar pertemuan ini, untuk mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut.

“Kalau masalah tapal batas ini bisa segera selesai, maka berbagai program dan kegiatan pembangunan tentu bisa dilaksanakan lebih optimal,” pungkasnya. (Fai)