KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji bakal melantik Sekda Kalbar definitif, AL Leysandri berdasarkan SK (Surat Keputusan) Presiden pada Kamis (20/6/2019) besok.

“Pak Leysandri, SK presidennya sudah ada. Beliau saya harapkan segera menyelesaikan urusannya di Sanggau,” ujarnya saat diwawancarai belum lama ini.

Leysandri bakal ditetapkan sebagai Sekda Kalbar definitif setelah melalui proses open bidding atau lelang jabatan secara terbuka.

Hasilnya, Leysandri yang juga merupakan Sekda Kabupaten Sanggau itu berhasil menyisihkan peserta lelang jabatan Sekda Kalbar lainnya alias mendapatkan nilai tertinggi. Sehingga ditetapkan sebagai Sekda Kalbar Defenitif berdasarkan Surat Keputusan Presiden.

Tuntaskan rotasi pejabat sebelum Agustus

Selain menuntaskan jabatan Sekda, Sutarmidji mengungkapkan bahwa dirinya juga akan segera menuntaskan seluruh pergesaran atau rotasi pejabat sebelum memasuki bulan Agustus 2019 ini.

“Selain itu (jabatan Sekda), saya kan sudah lebih 9 bulan menjabat, saya juga akan segera menuntaskan seluruh pergeseran dan rotasi pejabat, kalau dapat sebelum masuk Agustus sudah selesai,” ungkapnya.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu berujar, dalam waktu dekat ini akan ada sebanyak 15 pejabat Eselon II yang akan mengisi kekosongan jabatan.

“Dalam waktu dekat ini ada kurang lebih 15 pejabat eselon II yang akan mengisi kekosongan, yang mengikuti open bidding kemarin 8 orang, kemudian ada 8 yang bergeser. Selain itu ada satu tahap lagi yang harus segera selesai,” tukasnya.

“Kenapa perlu segera, karena akan segera menyusun APBD 2020. Pejabat eselon II ini, dua tahun kemudian akan dilakukan evaluasi kinerja,” timpalnya.

Tak segan copot pejabat

Mantan Wali Kota Pontianak ini juga mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar bahwa dirinya tak akan mentolerir segala bentuk temuan, terlebih lagi berkaitan dengan masalah keuangan atau kerugian negara. Jika terdapat temuan, Midji menegaskan tak akan segan-segan mencopot yang bersangkutan.

“Saya ingatkan siapapun Kepala SKPD yang di SKPD-nya ada temuan, maka langsung saya copot. Apalagi berkaitan dengan masalah keuangan atau kerugian negara, saya copot. Bukan kerugian negara pun, kalau kepatuhan pada aturan tidak dijalankan, tidak transparan dalam kegiatan dan sebagainya akan saya copot juga,” ingatnya tegas.

Langkah tegas tersebut dilakukannya guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Saya maunya berjalan lancar, jangan mau diatur orang di luar sistem. Itu gak bisa. Mereka (ASN) harus patuh dan tunduk pada satu koridor, tanggung jawab vertikalnya jelas. Saya tak mau begitu. Mereka terbuka saja kerjanya, jangan ada lagi yang suka motong anggaran, anak buah dibebankan, jangan ada lagi,” tegasnya.

“Kalau misal ada kepentingan saya sebagai Gubernur atau politisi kemudian dibebankan dengan anggaran pemerintah, tidak usah, tolak saja,” pungkasnya. (Fai)