KalbarOnline, Kubu Raya – Sebanyak 862 petugas/pekerja pendidik PAUD menerima honorarium non-PNS atau insentif dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Insentif tahap pertama sebesar Rp1.250.000/orang ini diserahkan langsung Bupati Muda Mahendrawan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, belum lama ini.

Adapun para penerima insentif adalah petugas/pekerja pendidik PAUD yang terdiri dari guru TK dan tutor kelompok bermain, satuan PAUD sejenis dan tempat penitipan anak.

“Kita semua tahu bahwa PAUD dan TK ini sudah menjadi kebutuhan yang riil berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan generasi anak-anak kita,” tutur Muda dalam sambutannya.

Orang nomor wahid di Kubu Raya ini mengungkapkan, perhatian besar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap keberadaan PAUD dan TK telah ada sejak periode pertama ia memimpin Kabupaten Kubu Raya. Dengan APBD kala itu sekitar Rp 600-an miliar, pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin mencari cara menghemat anggaran agar mampu memberikan insentif guru PAUD dan TK.

“Jadi tidak serta merta kita memberi insentif saat dulu itu. Banyak daerah-daerah lain yang dulu tidak ada memberikan insentif dan kita yang daerah baru malah sudah membuat terobosan sehingga diikuti oleh daerah-daerah lainnya di Kalimantan Barat,” tuturnya.

Dalam perjalanannya, lanjut Muda, perkembangan PAUD dan TK di Kubu Raya ternyata cukup baik. Tidak hanya karena insentif tapi juga partisipasi masyarakat yang cukup baik ditunjang dorongan penuh pemerintah daerah. Meski begitu, Muda menyebut pemerintahannya masih punya pekerjaan rumah terkait keberadaan PAUD di mana saat ini masih terdapat sekitar 51 desa yang belum memiliki PAUD.

“Saya mengajak bagaimana kita juga mendorong, mungkin ada di desa sebelah kita yang belum punya PAUD, jangan sungkan-sungkan diperhatikan dan dorong untuk bisa membentuk PAUD. Anak-anaknya mungkin bisa masuk PAUD dan TK di desa tetangga. Namun alangkah baiknya jika di kampungnya ada PAUD dan TK sendiri yang bisa diakses lebih dekat,” tukasnya.

Muda menyatakan dirinya sangat bangga dan mengandalkan para petugas/pekerja pendidik PAUD yang terdiri dari guru TK dan tutor kelompok bermain, satuan PAUD sejenis, dan tempat penitipan anak. Karena itu, ia menegaskan honorarium non-PNS atau insentif adalah hak mutlak dari para pendidik yang memang telah menjadi atensi pemerintah daerah sejak dulu.

“Pemkab sejak dulu sudah concern dan memandang ini sebagai bagian yang sangat penting dalam proses di pendidikan anak usia dini. Dari dulu sudah diberikan perhatian besar karena kita menyadari bahwa ini adalah kebutuhan bagi keluarga dan anak-anak kita,” sebutnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kubu Raya, Frans Randus, menerangkan para penerima insentif berasal dari sembilan kecamatan dan 240 satuan pendidikan PAUD yang terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta terdata di dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

Insentif yang dibayarkan, terangnya, merupakan insentif tahap pertama selama lima bulan terhitung Januari-Mei 2019 sebesar Rp250.000/bulan yang dibayarkan di bulan Mei.

“Jangan dilihat dari besaran jumlah yang diberikan. Namun insentif ini adalah salah satu bentuk perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada guru PAUD dan TK. Semoga pemberian insentif dapat memotivasi para pengajar untuk semakin serius memberikan pendidikan kepada anak didiknya,” ucapnya.

Merespon masih adanya sekitar 51 desa yang belum memiliki PAUD, Bunda PAUD Kabupaten Kubu Raya, Rosalina Muda Mahendrawan mengaku akan fokus mengejar target yang diberikan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji kepada Bunda PAUD se-Kalimantan Barat terkait realisasi program satu desa satu PAUD.

Hal itu, menurut dia, guna mendukung rencana aksi peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mewujudkan desa mandiri, di mana salah satu indikatornya adalah keberadaan lembaga PAUD di tingkat desa.

“Tentunya sesuai arahan Gubernur dan Bunda PAUD Kalbar, selain kita menyiapkan tempat pendidikan yang terbaik buat anak PAUD, juga di setiap desa harus ada PAUD. Kemudian tenaga pengajar juga harus berkualitas sehingga anak didik di PAUD bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai,” jelas Rosalina. (ian/rio)