Gapensi Polisikan CV Kayong Lestari dan Oknum Pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ketapang

Diduga bersekongkol, terindikasi penyalahgunaan wewenang

KalbarOnline, Ketapang – Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesi (Gapensi) Kabupaten Ketapang resmi melaporkan CV Kayong Lestari ke Mapolres Ketapang, Selasa (14/5/2019) siang.

Pelaporan tersebut dilakukan lantaran CV Kayong Lestari yang belum melakukan Her-Registrasi Badan Usahanya selama dua tahun, namun tetap mendapat pekerjaan proyek di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ketapang.

Sekretaris Gapensi Ketapang, Alfian menyebutkan bahwa pihaknya juga melaporkan oknum pejabat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ketapang. Hal ini dilakukan lantaran Gapensi menduga adanya persekongkolan antara pihak CV Kayong Lestari dengan oknum pejabat dinas tersebut yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga :  Komitmen Jadikan Petani Ketapang Sebagai Petani Modern

“Hal itu terbukti dalam pelaksanaan pengerjaan proyek pembangunan kios Cendramata tahun 2019 dari DAK, di Desa Kinjil, Pesisir Kecamatan Benua kayong. Di mana perusahaan ini belum Her-registarsi tapi tetap bisa mendapatkan pekerjaan,” sebut Alfian, Selasa (14/5/2019).

Menurut Alfian, pelaksanaan proyek oleh CV Kayong Lestari telah melanggar peraturan lembaga jasa kontruksi nasional nomor 10 tahun 2013 tentang registrasi usaha jasa pelaksana kontruksi. Selain belum melakukan Her-Registrasi, antara pelaksana dan Dinas juga belum ada perjanjian kontrak kerja. Padahal, semua itu telah diatur UU nomor 18 tahun 1999 tentang jasa kontruksi.

Baca Juga :  Kapolres Ketapang Tinjau Pos Penyekatan Arus Mudik di Perbatasan Ketapang-KKU

“Jadi aneh sekali, CV yang belum ada kontrak kerja sesuai UU sudah bisa melakukan pekerjaan. Tidak menutup kemungkinan CV itu dikendalikan orang dalam, kita juga sudah tahu siapa di belakangnya, kawan-kawan semua juga sudah tahu, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi,” tukasnya.

Selain itu, Gapensi juga telah mem-blacklist CV Kayong Lestari dari keanggotaan Gapensi Ketapang. Sementara, terhadap kinerja pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berkaitan dengan proyek tersebut ia menilai tidak profesional karena tidak mematuhi surat Bupati Ketapang nomor 620/0131/BLP 21 Januari 2019 perihal pengadaan barang dan jasa TA 2019.

“CV Kayong Lestari dengan direkturnya bernama Ruslaihi sudah kita blacklist dari keanggotaan Gapensi Ketapang, sebab tidak melakukan registrasi selama dua tahun,” pungkasnya. (Adi LC)

Comment