KalbarOnline, Ketapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar rapat pertemuan menyikapi rencana dioperasikan kembali transportasi kapal cepat (express) di Ketapang yang dilangsungkan di ruang rapat Kantor Bupati Ketapang, Selasa (7/5/2019) malam.
Rapat yang beragendakan mendengar ekspose rencana masuknya KMP Bahari Express itu dihadiri sejumlah pihak terkait.
Baca Juga : Mantan Kadis PUTR Ketapang Divonis Satu Tahun Penjara : Terbukti Pungli
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Farhan mengatakan Pemerintah Kabupaten Ketapang menyambut baik rencana masuknya kapal cepat atau express di Ketapang. Ia menilai hal tersebut tentu memberikan alternatif dan kemudahan baik bagi masyarakat Ketapang yang hendak bepergian keluar Ketapang maupun sebaliknya.
“Hanya saja saat ini kita masih melakukan kajian dengan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Misalkan apakah dimungkinkan untuk diberikan subsidi atau tidak,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, alternatif lainnya agar kapal cepat atau express dapat masuk dengan pihak manajemen memberikan harga tiket sesuai dengan kondisi dan dapat terjangkau oleh masyarakat, misalkan harga tiket Rp350 ribu sedangkan pesawat misalkan Rp600 ribu sehingga potensi konsumen menggunakan jasa transportasi ini tetap ada.
“Apalagi pertimbangannya kapal express ini angkutan bagasinya lebih banyak. Yang jelas keberadaan kapal express ini tentunya memberikan alternatif transportasi terhadap masyarakat,” tuturnya.
Farhan berujar, saat ini tentunya tinggal menunggu tindak lanjut terkait aturan yang ada. Pemerintah Kabupaten Ketapang sendiri, diakuinya bisa saja melakukan koordinasi ke Kementrian Perhubungan untuk meminta solusi-solusi dalam rangka mendukung keberadaan transportasi di Ketapang.
“Melalui Dishub Ketapang kita akan berupaya meminta solusi kepada Kementrian Perhubungan RI di Jakarta atau ke Ditjen Perhubungan Laut,” ujarnya.
Sementara General Manager PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, Albert Suprapto mengaku bahwa pihaknya bisa saja menjual harga tiket yang terjangkau masyarakat, namun itu bisa saja tidak sesuai dengan biaya operasional kapal, lantaran daya jelajah kapal ketika beroperasi bisa mencapai 7 jam lamanya.
“Untuk itu, harapan kita ada subsidi dari pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Ketapang maupun Pemerintah pusat,” katanya.
Jika kedepan tidak ada subsidi yang diberikan, terang dia, maka kapal express bukan tidak mungkin tidak akan berlayar di Ketapang-Pontianak dan sebaliknya, dengan alasan substansial akibat biaya operasional tinggi untuk kapal penumpang sejenis KMP Bahari. (Adi LC)
Comment