KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta setiap perusahaan yang ada di Kalbar dapat berkontribusi dalam membangun setiap desa yang ada di sekitar perusahaannya guna mewujudkan desa mandiri. Dirinya berharap dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada dapat benar-benar dimaksimalkan untuk membangun desa di sekitar perusahaan tersebut.

“Karena yang saya lihat sendiri selama ini, hampir semua perusahaan yang ada tidak memaksimalkan dana CSR-nya. Padahal itu sudah ada ketentuannya,” ujar Midji saat memberikan sambutannya dalam sosialisasi memaksimalkan peran serta dunia usaha dalam upaya percepatan pembangunan desa mandiri di Kalbar yang digelar Pemprov Kalbar di Kapuas Palace Pontianak, Kamis (21/3/2019).

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu mencontohkan, saat berkunjung ke daerah Sempayuk, Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu, ada puluhan anak-anak sekolah yang tinggal di dalam gubuk yang sangat tidak layak, di mana letak gubuk itu berada di tengah perkebunan sawit.

“Kemana perusahaan sawit itu, padahal di lokasi mereka ada anak-anak yang perlu perhatian. Kemana dana CSR mereka, kenapa tidak dibantu, ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tegasnya.

Untuk itu, dengan adanya sosialisasi ini, ia berharap agar ada persamaan persepsi antara pemerintah dan para pelaku usaha dalam mempercepat terwujudnya desa mandiri.

Dia menjelaskan, ada 52 indikator desa mandiri yang harus dipenuhi oleh sebuah desa untuk menjadi desa mandiri. Diharapkan para pelaku usaha bisa membantu antara indikator yang ada, sesuai dengan kemampuannya.

“Jika kita bisa bersama-sama melakukan hal ini dan bergotong royong, saya yakin dalam tahun ini kita bisa mewujudkan 60 desa mandiri, sesuai target kita,” tukasnya.

Mantan Wali Kota Pontianak ini menambahkan, untuk mencapai 52 indikator dalam mewujudkan desa mandiri, seperti yang dilakukan oleh Karolin, Bupati Landak yang menggunakan dana desanya untuk program prioritas di tingkat desa, guna mewujudkan desa mandiri.

“Itu saya sangat setuju sekali dan kita harap kabupaten lain juga bisa melakukan hal tersebut dan Pemprov akan mensupport program desa mandiri yang dilakukan oleh setiap desa, maksimal Rp300 juta. Untuk itu, saya harapkan ada sinergi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, dalam mewujudkan banyak desa mandiri di Kalbar,” imbuhnya.

Sosialisasi yang dihadiri sejumlah pelaku usaha serta melibatkan berbagai unsur pemerintahan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan desa mandiri, seperti yang diprogramkan oleh Pemprov Kalbar di bawa pemerintahan Gubernur Kalbar , Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan hingga masa jabatannya berakhir.

Dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 juga akan memfokuskan percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah guna percepatan mewujudkan desa mandiri.

Untuk mewujudkan itu diperlukan adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pemerintahan desa serta TNI-Polri tanpa terkecuali para pelaku usaha untuk mempercepat proses pembangunan desa mandiri.

Pasalnya, Pemprov Kalbar pada menargetkan tahun 2020 mendatang terwujudnya 159 desa mandiri dan akan ditingkatkan setiap tahunnya hingga akhir masa kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan. (*/Fai)