KalbarOnline, Pontianak – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar, Bride Suryanus Alorante menegaskan bahwa pihaknya akan lebih meningkatkan pengawasan dan selektif dalam memilih konsultan pengawas di berbagai proyek pemerintah provinsi yang ada di Kalbar.

“Kami PUPR provinsi siap untuk lebih meningkatkan pengawasan karena pengawasan sangat penting dan merupakan letak dari pada kualitas suatu bangunan atau infrastruktur. Kedepan kami akan benar-benar selektif dalam memilih konsultan pengawas. Kalau perlu saya dan jajaran Dinas PUPR akan turun langsung melakukan pengawasan,” ujar Bride Suryanus Alorante, saat diwawancarai usai menghadiri Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2019, di Pontianak, Rabu (6/3/2019).

Sebelum melakukan pengerjaan proyek apapun di Dinas PUPR Provinsi Kalbar, dirinya mengaku akan mengumpulkan seluruh kontraktor dan memberikan atensi khusus untuk tidak bermain-main dalam melaksanakan pengerjaan proyek.

“Kami mempunyai program, sebelum melaksanakan penegerjaan para kontraktor yang sudah menang untuk melaksanakan kegiatan seluruh wilayah akan kami kumpulkan dan mewanti-wanti tidak main-main dalam melaksanakan proyeknya. Program tersebut belum pernah dilakukan selama ini dan rencananya tahun ini mulai diterapkan,” tegasnya.

Dirinya turut menambahkan untuk sekarang ini ada beberapa proyek yang menggalami hambatan (mangkrak) dan akan diselesaikan pada tahun 2019 ini. Dimana sesuai dengan arahan Gubernur Kalbar untuk segera merampungkan proyek di tahun ini.

“Ada beberapa proyek yang belum selesai, seperti kantor perkebunan, kemudian tempat VIP bandara milik Pemprov Kalbar itu sudah beberapa tahun belum selesai. Bapak Gubernur sudah intruksikan tahun ini harus selesai semuanya,” ungkapnya.

Permasalahan terlambatnya pengerjaan proyek tersebut diakibatkan anggaran yang kurang tepat sehinga bertahun-tahun belum selesai dan ini menjadi fokus Dinas PUPR Provinsi Kalbar penyelesaian permasalahan tersebut.

“Selama ini memang penganggarannya kurang tepat sehingga berlarut-larut 4-5 tahun banyak proyek yang belum selesai dan berdasarkan intruksi Gubernur tidak ada lagi pembangunan melebihi dari 2-3 tahun proyek belum rampung. Semua proyek pengerjaan harus 2 tahun,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk lebih selektif dalam memilih konsultan pengawasan pengerjaan proyek pemerintah. Sebab saat ini, dirinya banya menemukan konsultan pengawas yang bekerja dengan tidak baik.

Selain itu, orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu turut mengungkap bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan proyek-proyek mangkrak. Guna menyelesaikan proyek-proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar akan menggandeng penegak hukum.

“Proyek-proyek yang mangkrak sedang kita inventarisir dan nanti setelah selesai diinventarisir, saya akan pilih proyek yang mana harus ditangani oleh penegak hukum dan mana yang kita harus tangani. Karena ke depan dana APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) itu harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin,” tandasnya. (Fai)