KalbarOnline, Sintang – Guna menyusun program kerja tahun 2020 yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat, selain melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Desa hingga Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Sintang juga menggelar konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan saran dari banyak pihak terhadap rencana kerja tahun anggaran 2020.

Konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang tahun 2020 ini dilangsung di Pendopo Bupati Sintang, Jumat (1/3/2019).

Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kartiyus menyampaikan konsultasi publik ini wajib dilaksanakan oleh Pemkab Sintang.

“Ini bagian dari upaya Pemda Sintang menyerap aspirasi masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) silahkan catat usulan masyarakat dan dimasukkan ke dalam program kerja. Pada 11-18 Maret 2019 akan ada forum OPD dan Camat. Ini wadah komunikasi Camat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada seluruh OPD berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa dan kecamatan yang baru saja selesai dilaksanakan. Hasil Forum OPD ini akan dibawa pada pelaksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten Sintang pada 21 Maret 2019,” tukas Kartiyus.

“APBD Kabupaten Sintang untuk 2020 masih sama yakni Rp1,9 triliun. Namun kalau ditambah dengan anggaran perubahan akan menjadi sekitar Rp2 triliun. Kita juga sudah siapkan anggaran untuk Pilkada Sintang karena memang harus dibiayai APBD sekitar Rp50 milyar. Tahun 2020 Sintang menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan tingkat nasional Lingkat Kabupaten Temu Lestari. Tahun 2020 belanja tidak langsung akan bertambah karena penerimaan CPNS dan P3K. Tantangan terbesar kita adalah menurunkan angka kemiskinan di Sintang. Negara sudah membantu warga miskin dengan memberikan PKH dan tunjangan lansia. Biaya hidup di Kabupaten Sintang menjadi kabupaten termahal di Kalbar dan biaya hidup paling murah di Kayong Utara. Maka masyarakat Sintang harus segera bergerak ke ekonomi kreatif,” timpal Kartiyus.

Sementara Bupati Sintang, Jarot Winarno menyampaikan bahwa konulstasi publik ini bukti bahwa Pemda Sintang mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum mengesahkan APBD.

“Tahun 2020 kita sebut sebagai tahun pengembangan. Beberapa isu yang kita perhatikan tahun 2020 adalah isu produktivitas pertanian, produktivitas pelaku bisnis, produktivitas sektor jasa dan produktivitas ASN. Ada juga isu lingkungan, penurunan angka kemiskinan, sawah dan daerah kumuh, isu pelayanan publik. Ombudsman Kalbar pada 2018 menilai Sintang masih merah dengan nilai 42. Yang bagus hanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu saja. Ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam akan kita geser ke ekonomi kreatif. Reformasi birokrasi tetap kita lanjutkan. Kita juga berupaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan lingkungan,” tukas Bupati Sintang.

Orang nomor wahid di Bumi Senentang ini juga menyampaikan informasi bahwa untuk mendukung pembangunan Pos Lintas Batas Negara Sungai Kelik, pemerintah pusat akan membangun Puskesmas megah di Desa Jasa, jalan ke Sungai Kelik juga akan dibangun, PLN juga akan menyambung kabel dari Senaning ke Sungai Kelik, sinyal telekomunikasi juga baru 3G hanya untuk SMS saja akan ditingkatkan ke 4G.

Jembatan Ketungau 2 tahun ini harus selesai karena dana sudah siap, rangka baja juga siap. Jembatan Sungai Sekapat juga akan mulai dibangun. Jembatan di Seputau Tiga juga akan kita bangun tuntas. Arah Kebijakan RKPD 2020 adalah memperkuat sinergi antara Kabupaten-Kecamatan-Desa, efisiensi anggaran, keberlanjutan pembangunan sehingga program/kegiatan menjadi tuntas.

“TMMD 2020 akan kita laksanakan di Sungai Kura sampai ke Bukit Saran dengan membangun jalan karena akan dibangun jalur PDAM. Lokasi yang kedua adalah pembangunan jalan dari Nanga Laar menuju Tanjung Miru di Kayan Hulu. Tahun 2019 ini Taman Bungur dan Taman Entuyut segera tata lebih layak anak dan lebih modern,” tambah Bupati Sintang.

Edy Sunaryo perwakilan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang menyarankan agar pengembangan ekonomi kerakyatan harus dikembangkan misalnya pengembangan sapi ternak karena kebutuhan daging sapi di Sintang masih impor dari daerah lain.

“Saya usulkan di Sintang ada pasar hewan untuk menggairahkan para peternak di Sintang. Untuk mengukur daya beli dan daya jual masyarakat. Sintang juga belum punya produk unggulan untuk oleh oleh para pengunjung daerah. Mohon ada motivasi masyarakat agar mau memproduksi oleh oleh selain kue semprong,” saran Edy Sunaryo.

Zaitun, aktivis disabilitas mengingatkan agar Pemkab Sintang memperhatikan kaum disabilitas.

“Mohon kepada pemerintah desa agar ada alokasi ADD untuk usaha kaum disabilitas sehingga mereka juga bisa memiliki pendapatan dan usaha. Belum ada sekretariat dan bantuan dana untuk para pengurus disabilitas di Kabupaten Sintang,” saran Zaitun.

Ustad Edy Toni dari KOPAS (Koalisi Organisasi Peduli Anak Sintang) menyampaikan ungkapan terima kasih sudah akan menata Taman Bungur dan Taman Entuyut.

“Namun harus memperhatikan indikator layak anak. Kami juga minta penguatan sosialisasi pentingnya ASI eksklusif, maksimalkan juga tengah kesehatan yang merata. Mulai perhatikan rute aman sekolah dan sekolah ramah anak,” saran Ustad Edy Toni.

Bupati Sintang, Jarot Winarno menjawab keluhan kekurangan stok daging sapi.

“Kalau program satu hektar kebun sawit bisa ditumpangi dua ekor sapi Bali bisa kita laksanakan, sebenarnya Sintang bisa surplus daging sapi karena Sintang memiliki 160.000 hektar kebun sawit kalau bisa ditumpangi sapi Bali 2 ekor per hektar, maka hasilnya luar biasa. Kita juga sudah laksanakan P2Emas. Mungkin kita akan perkuat pemasaran dan packaging-nya. Pasar Kapuas Raya di Menyumbung akan kita jadikan pasar hewan. Kita juga akan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Saya minta juga pengurusan ijin industri rumah tangga juga harus dipermudah apalagi dengan sistem Online Single Submission (OSS),” tandasnya. (*/Sg)