KalbarOnline, Pontianak – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Tiba di Bandara Internasional Supadio, Kapolri disambut langsung oleh Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono beserta jajaran, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, Pejabat Kodam XII/Tanjungpura serta forkopimda Kalbar lainnya, Selasa (26/2/2019).
Kunjungan kerja Kapolri di Kalbar ini dalam rangka meninjau langsung upaya-upaya pencegahan dan penindakan Karhutla sekaligus mengevaluasi Operasi Mantap Praja dalam rangka pengamanan Pemilu 2019 di Kalbar.
Setelahnya, Kapolri langsung memimpin rapat tertutup di Mapolda Kalbar yang dihadiri seluruh pejabat utama Polda Kalbar dan Gubernur Kalbar, Sutarmidji.
Diwawancarai usai rapat tersebut, Kapolri mengatakan bahwa kunjungan kerjanya ke Kalbar dalam rangka memberikan arahan kepada Kapolda dan para Kapolres se-Kalimantan Barat.
Jenderal Tito menegaskan bahwa Kalbar memiliki modal penting dalam mewujudkan Pemilu 2019 yang kondusif.
“Saat penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 dan 2018 lalu, suasana di Kalbar tetap kondusif,” ujarnya.
Pimpinan tertinggi di jajaran Polri ini turut mengapresiasi masyarakat Kalbar yang dinilainya mulai dewasa dalam berdemokrasi sehingga dapat menciptakan suasana kondusif.
“Tentunya ini menjadi modal dan kita berharap Pilpres yang digelar serentak dengan Pileg itu juga dapat berjalan dengan aman,” harapnya.
Pada kesempatan itu pula, Tito mengajak seluruh stakeholder baik KPU, Bawaslu maupun media massa untuk bersama-sama meredam situasi politik yang memanas jelang pelaksanaan Pemilu 2019 dengan memberikan pesan atau berita, black campaign serta penyebaran berita hoaks yang dapat memicu konflik antar masyarakat.
“Saya meminta semua stakeholder, KPU, Bawaslu, dan teman-teman media juga, untuk sama-sama berkoordinasi, memberikan suasana sejuk di tengah situasi politik yang memanas, turut mendinginkan jangan memanaskan suasana, tidak mengeluarkan pesan atau berita hoaks atau bernada provokatif. Kepada para Kapolda diharapkan juga memantau dan memonitor sosial media yang dapat memicu konflik antar pendukung,” tegasnya.
“Black Campaign (kampanye hitam) itu merusak demokrasi, kampanye tentang sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai fakta, sehingga bisa diancam UU ITE,” timpalnya.
Dirinya juga menegaskan agar para Kapolda maupun Kapolres tak segan melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penyebar black campaign.
“Saya sudah perintahkan, agar para penyebar ‘black campaign’ supaya ditindak tegas,” tandasnya. (Fai)
Comment