Wujudkan Pemilu 2019 yang kondusif

KalbarOnline, Pontianak – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan bahwa Provinsi Kalbar memiliki modal penting dalam mewujudkan Pemilu 2019 yang kondusif.

Hal ini, tegas Tito, dibuktikan pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada Gubernur 2018 lalu yang berjalan dengan aman dan lancar serta kondusif.

“Kalbar memiliki modal penting. Saat penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada Gubernur 2018 lalu, suasana di Kalbar tetap kondusif,” ujar Tito saat diwawancarai awak media di Mapolda Kalbar dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Barat, Selasa (26/2/2019).

Untuk itu dirinya mengapresiasi masyarakat Kalbar yang menurutnya mulai dewasa dalam berdemokrasi sehingga dapat membuat suasana kondusif.

“Saya sampaikan apresiasi, masyarakat Kalbar mulai dewasa dalam berdemokrasi. Tentu kita harapkan dengan pengalaman 2017 dan 2018 menghadapi pilkada tersebut, Insya Allah pemilu 2019 Pilpres yang berlangsung serentak dengan Pileg dapat berjalan dengan aman dan lancar serta kondusif,” tukasnya.

Pada kesempatan itu pula, pimpinan tertinggi Polri ini mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Kalbar ini untuk mengevaluasi Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan Pemilu 2019 yang tak lama lagi akan dihelat.

Operasi Mantap Brata yang prosesnya sedang berjalan ini, diungkap Tito, akan berlangsung hingga pelantikan Presiden pada Oktober mendatang.

“Operasi mantap brata ini prosesnya sedang berjalan dan akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Saya mengevaluasi karena sudah semakin dekat pelaksanaan Pemilu 2019 agar jajaran Polri di seluruh wilayah terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada semua stakeholder, KPU, Bawaslu, rekan-rekan TNI termasuk media massa untuk terus berkoordinasi untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang aman dan kondusif,” tukasnya.

Pada kesempatan itu pula, Tito meminta agar media massa dapat memberikan memberikan pesan yang baik sehingga dapat menciptakan suasana sejuk di tengah situasi politik yang kian memanas.

“Dalam situasi politik yang seperti sekarang ini, semuanya kita harap teman-teman media juga turut mendinginkan dan jangan memanaskan suasana dalam rangka mengejar rating, ekslusif news, tapi mengorbankan potensi konflik, ini tidak boleh terjadi. Jangan berikan pesan atau berita yang provokatif sehingga memanaskan suasana,” pintanya.

Jenderal Tito juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memonitor liarnya media sosial, penyebaran berita hoaks serta black campaign dapat dilakukan pencegahan dini.

“Black Campaign (kampanye hitam) itu melanggar Undang-undang, kampanye tentang sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai fakta, bisa diancam UU ITE. Sekaligus juga merusak demokrasi dan bisa memicu konflik antar masyarakat atau pendukung,” tukasnya. “Karena pendukung bisa saja nanti akan marah kalau calonnya baik eksekutif maupun legislatif difitnah sedemikian rupa dengan informasi yang tak benar. Saya juga sampaikan, kalau terjadi black campaign, dari pihak manapun, berikan tindakan tegas, tegakan hukum untuk memberikan efek deteren,” pungkasnya. (Fat)