Jadi Pembicara di Rakerkesnas 2019, Sutarmidji Paparkan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Kalbar

Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat menjadi pembicara di Rakerkesnas 2019
Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat menjadi pembicara di Rakerkesnas 2019 (Foto: Elf)

KalbarOnline, Nasional – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjadi pembicara pada rapat kerja kesehatan nasional (Rakerkesnas) 2019 yang berlangsung di Nusantara Hall, ICE-BSD City Tanggerang, Selasa (12/2/2019).

Kegiatan yang dihadiri Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek dan para pimpinan dinas kesehatan seluruh Indonesia tersebut mengusung tema ‘kolaborasi pusat dan daerah dalam pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta’.

Dalam paparannya, Sutarmidji mengatakan bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan perlu dilakukan dengan tiga aspek yaitu peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Sedangkan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, arah kebijakannya dengan meningkatkan layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Untuk peningkatan status kesehatan masyarakat, arah kebijakannya Pemerintah Provinsi Kalbar yakni dengan meningkatkan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai serta penyediaan data dan informasi kesehatan.

“Saya baru menjabat sebagai Gubernur itu sekitar empat bulan, perhatian utama saya yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan. Dua hal ini yang harus di reformasi besar-besaran di Kalbar. Untuk itu meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan perluasan kapasitas dan memenuhi fasilitas kesehatan rumah sakit,” ujarnya.

Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura itu pun mencontohkan fasilitas kesehatan rumah sakit saat ia menjabat sebagai Wali Kota Pontianak. Dimana saat itu ia membangun rumah sakit milik Pemerintah Kota Pontianak dengan menerapkan layanan tanpa kelas. Sebab dirinya beranggapan pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak boleh dibedakan.

“Ketika saya jadi Wali Kota, saya bangun rumah sakit dan saya minta untuk pelayanan kesehatan masyarakat  tidak ada kelas, satu-satunya rumah sakit tanpa kelas yang ada di Indonesia dan itu semua semata-mata untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tuturnya.

Saat ini, dirinya tengah melakukan reformasi besar-besaran di bidang kesehatan yang ada di Kalbar, dimana banyak pimpinan pelayanan kesehatan yang ada tidak sesuai dengan latar pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya.

“Kepala rumah sakit jiwa yang ada di Kalbar saya minta mundur, karena tidak sesuai latar belakang pendidikan keilmuannya. Masa’, kepala rumah sakit itu dijabat sarjana ekonomi, kan tidak sesuai dengan bidangnya dan dalam waktu dua bulan kita isi dengan orang-orang professional yang sesuai dengan bidangnya,” tegasnya.

Sementara untuk tahun 2019, dirinya akan membuat sebuah gebrakan perubahan untuk pelayanan RSUD Soedarso Kalbar yang dianggap kurang memadai dengan berbagai fasilitas yang ada saat ini.

“Tahun ini kita akan buat perubahan untuk RSUD Soedarso di Kalbar, dengan menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap dan bangunan rumah sakitnya kita akan bangun enam lantai. Karena rumah sakit Soedarso merupakan rujukan nasional, itu akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kalbar dalam bidang kesehatan dan ruang inapnya tanpa kelas,” tukasnya.

Alasan dirinya menerapkan layanan tanpa kelas itu guna membantu BPJS Kesehatan agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan mewujudkan pelayanan kesehatan lebih baik. Tak hanya itu saja, dirinya juga mendapatkan berbagai pertanyaan anggaran terkait kebijakannya itu.

“Nanti ruang inap yang kelas tiga harus memiliki fasilitas sama seperti ruang inap kelas satu dan itu tidak mahal sepanjang pemerintah daerahnya memperhatikan itu. Saya juga mendapatkan pertanyaan dari jajaran Pemprov, kenapa bapak mau terapkan seperti itu dan dananya dari mana. Lalu saya jawab dananya dari potongan perjalanan dinas jajaran Pemprov. Itu semua saya lakukan demi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegasnya lagi.

Kebijakan yang diambilnya itu merupakan seiring sejalan dengan program pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dimana bidang kesehatan menjadi utama program pemerintah. Demikian halnya Pemerintah Provinsi Kalbar yang menjadikan kesehatan sebagai salah satu bidang prioritas. (Fai)

Tinggalkan Komentar