Fokus percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas Antar wilayah untuk percepatan mewujudkan desa mandiri

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menuturkan bahwa rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 akan fokus pada percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah guna percepatan mewujudkan desa mandiri.

Hal itu disampaikannya usai membuka konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 yang dilangsungkan di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kamis (7/2/2019).

Untuk mewujudkan itu, Sutarmidji berharap adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta jajaran pemerintahan desa serta TNI-Polri untuk mempercepat proses pembangunan desa mandiri. Di tahun 2020, Sutarmidji menargetkan 159 desa mandiri dan akan ditingkatkan setiap tahunnya hingga akhir masa kepemimpinan sebagai Gubernur Kalbar.

Pemprov, kata Midji juga telah membagi tugas dan kewenangan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam menangani indikator-indikator desa mandiri.

“Nanti ada 10 indikator yang akan ditangani oleh desa yang ringan-ringan aja, seperti menyediakan pos kamling, sarana olahraga, menyediakan posyandu, menyediakan PAUD, itu semuanya yang ringan-ringan. Sedangkan untuk indikator yang berat akan ditangani oleh pemerintah kabupaten dan provinsi seperti jalan desa, balai desa, sarana pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Sementara pembangunan akses jalan untuk membuka keterisoliran serta menjaga keamanan dan ketertiban di desa, Pemprov juga akan bersinergi dengan Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura serta DPRD. Untuk anggaran APBD Kalbar juga, lanjut Midji, sebagian besar diarahkan untuk mewujudkan desa mandiri.

“Sebagaian besar kita arahkan pembangunan ke desa mandiri seperti pokok pikiran dewan ke arah situ, kemudian kita anggarkan juga bakti TNI skala besar,” tukasnya.

Di tahun 2019 ini, Sutarmidji mengakui bahwa jumlah anggaran yang digelontorkan Pemprov Kalbar ke desa-desa belum terlalu besar. Namun di tahun 2020 mendatang, ia menargetkan anggaran sebesar 20 persen akan dialokasikan langsung ke desa untuk menangani indikator-indikator desa mandiri.

“Di tahun 2019 ini belum terlalu besar kita anggarkan ke desa karena terlambat, sebab Oktober saya baru efektif sebagai Gubernur. Tahun depan itu target saya 20 persen total belanja langsung. Konkret. Jadi kira-kira ada 400-500-an miliar yang langsung turun ke desa untuk menangani indikator-indikator desa mandiri,” tuturnya.

“Jadi tahun ini kita mengevaluasi desa-desa yang ada, nanti di tahun 2020 akan kita maksimalkan pembangunan desa mandiri,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, lanjut Midji, Pemprov Kalbar bersama Polda dan Kodam XII/Tanjungpura sudah mensosialisasikan tentang desa mandiri kepada para camat, kapolsek dan koramil di wilayah Kalimantan Barat. Ketiga pihak inilah yang diharapkannya dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang percepatan terwujudnya desa mandiri.

Mantan Wali Kota Pontianak ini juga menilai untuk mewujudkan desa mandiri dengan menyelesaikan semua indikatornya tak akan bisa jika hanya mengandalkan dana desa, sebab dana desa memiliki keterbatasan anggaran.

“Kalau semuanya berharap dari dana desa tidak mungkin,” ucapnya.

Ia juga mengklaim bahwa Provinsi Kalbar merupakan satu-satunya daerah yang menerapkan model tersebut dalam menangani desa mandiri. Ia juga optimis program unggulannya ini dapat mensejahterakan masyarakat. “Di Indonesia hanya Kalbar yang menangani desa seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi model. Kita sudah mengevaluasi desa-desa yang ada dan program ini saya yakin sangat baik untuk penanganan kesejahteraan masyarakat. Apalagi ini menyambung program pusat. Ketika dikerjakan dalam waktu dua tahun bisa membentuk 159 desa mandiri, itu sangat luar bisa,” pungkasnya. (Fat)