Sutarmidji Targetkan 2020 Angka Kemiskinan di Kalbar Turun 0,8 Persen

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menargetkan di tahun 2020 ada penurunan angka kemiskinan di Kalbar sebesar 0,8 persen.

“Tahun depan, kita targetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,8 persen. Artinya harus ada 35 ribu orang yang harus tidak lagi miskin,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai acara konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Kamis (7/2/2019).

Sutarmidji mengakui bahwa menurunkan angka kemiskinan dengan target 0,5 persen dalam setahun bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Tahun 2018 ini saja, diungkap Midji, Pemprov Kalbar bekerja ekstra dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,4 persen atau dari angka 7,77 persen ke 7,37 persen.

Baca Juga :  Satnarkoba Polres Ketapang Amankan Pelaku Narkoba

“Menurunkan angka kemiskinan dengan target 0,5 persen setiap tahun itu bukan pekerjaan gampang. Tahun ini 17 ribu orang miskin yang turun sehingga kita sudah berada di angka 7,37 dari 7,77. Turunnya 0,4 dan itu luar biasa,” tukasnya.

Meski terbilang sulit, Sutarmidji menegaskan bahwa dirinya optimis dengan target 0,8 persen tersebut. Ia mengaku memiliki cara tersendiri dalam menurunkan angka kemiskinan, salah satunya dengan perbaikan sanitasi 10 ribu rumah masyarakat miskin.

Baca Juga :  Buka Sosialisasi Layanan SKRK, Bupati Jarot Sampaikan Ini

“Programnya, kita lihat indikator masyarakat miskin itu ada 14, kalau masih menggunakan yang dari BKKBN. Yang delapan itu di rumah. Salah satu yang muncul adalah sanitasi. Tahun depan itu saya maunya ada 10 ribu rumah masyarakat miskin yang sanitasi, wc dan air bersihnya jadi perhatian,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Kalbar ini juga memastikan bahwa pihaknya akan melakukan penanganan serius terhadap 14 indikator masyarakat miskin. Bahkan, guna memastikan bahwa masyarakat miskin ini benar-benar tertangani secara serius, Pemprov Kalbar akan menggandeng aparat TNI dalam melakukan intervensi kepada pihak-pihak terkait.

“Dari 14 indikator itu kita lihat lagi mana yang sulit. Pemerintah Provinsi akan intervensi untuk itu. Kita akan gandeng TNI,” pungkasnya. (Fai)

Comment