Fraksi NasDem Sekadau Soroti Pendapatan BPHTB Take Over Perusahaan Sawit

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sekadau, Teguh Arif Hardianto
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sekadau, Teguh Arif Hardianto (Foto: Mus)

KalbarOnline, Sekadau – KetuaFraksi Partai NasDem DPRD Sekadau, Teguh Arif Hardianto mempertanyakan pendapatan daerah dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khususnya terkait pengambilalihan perusahan (Take Over) yang terjadi di Kabupaten Sekadau.

“Jadi kami dari Fraksi NasDem mempertanyakan kemana pendapatan dari sektor BPHTB khususnya terkait pengalihan perusahaan yang terjadi di Kabupaten Sekadau,” ujarnya.

Hal ini ditanyakan Teguh, lantaran telah berulang kali terjadi take over perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sekadau namun kata dia, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sekadau tidak dapat menarik BPHTB perusahaan tersebut.

“Sudah berkali-kali take over perusahaan perkebunan kelapa sawit, tapi sampai saat ini pemerintah daerah tidak dapat menarik BPHTB, ada apa persoalan ini? Ini wajib untuk ditindaklanjuti dan pemerintah daerah jangan hanya menerima,” tegasnya.

Menurut Teguh, terjadinya take over atau pengambilalihan antara satu perusahaan ke perusahaan lainnya bukan berarti perusahaan yang diambilalih itu usahanya sedang dalam keadaan tak normal. Teguh menuding bisa saja hal itu sebagai strategi atau modus perusahaan untuk menghindari kewajiban terhadap BPHTB.

“Bukan berarti perusahaan yang di-take over itu usahanya sedang dalam keadaan tak baik. Bisa saja itu sebagai strategi perusahaan dalam rangka mengembangkan usaha produksinya, sehingga mengambil kebun lain. Karena saat ini sudah tidak bisa membuka izin baru karena sudah ada moratorium presiden bahwa tidak ada penambahan izin baru kelapa sawit. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ada untuk mengembangkan usahanya melakukan take over terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada,” bebernya.

“Artinya, terjadinya take over itu merupakan salah satu strategi pengembangan perusahaan, sehingga kewajiban pemerintah daerah adalah menarik BPHTB. Kalau misalnya tidak terjadi proses balik nama perusahaan atau sebagainya, itu merupakan salah satu modus perusahaan untuk menghindari kewajiban mereka terhadap BPHTB. Kami dari NasDem meminta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah agar bagaimana BPHTB itu bisa ditarik,” pungkasnya. (Mus)

Tinggalkan Komentar