KalbarOnline, Ketapang – Bupati Ketapang, Martin Rantan mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ketapang masih rendah. Sumbangan PAD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 tidak sampai 10 persen dimana PAD Ketapang hanya menyumbang sebesar 5,96 persen pada APBD.

Martin mengatakan, masih banyak potensi yang dapat digali untuk meningkatkan PAD. Salah satunya mengoptimalkan keberadaan bangunan sarang burung walet. Diakui Martin, jika dikelola dan dioptimalkan, bangunan sarang burung walet dapat menyumbang puluhan miliar setiap tahunnya. Baik dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Martin menjelaskan, selain mendata bangunan sarang burung walet yang ada di dalam wilayah kota dan pesisir, Pemda Ketapang juga berencana akan menyisir bangunan sarang burung walet yang ada di daerah pedalaman. Bahkan, penyisiran ini menggunakan helikopter agar dapat menjangkau seluruh daerah.

“Tanggal 19-20 Januari Badan Pendapatan Daerah dan Satpol PP akan melihat langsung menggunakan helikopter apakah benar atau tidak kalau di daerah pedalaman itu banyak bangunan sarang walet,” ungkap Martin saat menyerahkan penjabaran APBD Ketapang tahun 2019, kemarin (18/1/2019).

Martin mengatakan, pengecekan terhadap bangunan sarang burung walet tersebut rencananya akan dilakukan melalui jalur udara. Ini dianggap lebih efektif, karena jika menggunakan jalur darat, banyak bangunan yang didirikan di tempat yang sulit diakses menggunakan kendaraan darat. Terlebih lagi diakui Martin, ada pengusaha yang berbaik hati meminjamkan helikopter.

“Sahabat ini adalah pengusaha yang dikenalkan Bapak Morkes kepada saya pada tahun 2008 silam. Kami mau menggarap PAD yang bersumber dari rumah walet. Tapi kami kesusahan untuk menyisir ke daerah pedalaman, pakai sepeda motor saja susah. Harus pakai udara, tapi kita tidak punya alat. Makanya saya ditawarkan untuk menggunakan helikopter pada 19 dan 20 Januari nanti,” ujarnya.

Nantinya pada saat pengecekan yang akan dilakukan dengan menggunakan jalur udara ini, Martin memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Satpol PP untuk turun langsung ke lapangan.

“Kalau semua rumah walet itu kita suruh bikin IMB, kita suruh bayar BPHTB, berapa puluh miliar yang akan kita dapat. Nanti setelah dicek tinggal tugaskan camat untuk mendata. Daripada kita di atas meja tidak tahu kondisi, lebih baik terbang melihat langsung,” paparnya.

Menurut Martin pengoptimalan pajak bangunan sarang burung walet ini adalah salah satu cara mendongkrak PAD Ketapang. Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh pemilik bangunan sarang burung walet, baik yang ada di kota, pesisir maupun pedalaman, untuk membayar pajak demi mendukung pembangunan daerah. Untuk diketahui, APBD Ketapang tahun 2019 mencapai Rp2,23 triliun. Jumlah tersebut bersumber dari dana perimbangan yang berkisar 78,85 persen atau sekitar Rp1,75 triliun. Diantaranya terdiri dari Dana Alokasi Umum sekitar Rp1,1 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp514 miliar, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp94 Miliar. Sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Murni masih diangka 5,96 persen atau sekitar Rp132 miliar. (Adi LC)