KalbarOnline, Sekadau – Wahana Visi Indonesia bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sekadau dan P3MD Sekadau menggelar pelatihan fasilitator desa guna mendukung pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kegiatan yang didanai oleh Uni Eropa ini turut dihadiri oleh Kepala Desa atau perwakilan serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 13 desa di Sekadau yang berlangsung di aula Hotel Multi, Senin (21/1/2019).

Tenaga ahli pembangunan partisipatif P3MD Sekadau, Sugiatno Zulkarnain dalam sambutannya menekankan kepada para Kepala Desa bahwa UU Desa mengamanatkan dana desa dari APBN diberikan langsung ke setiap desa di Indonesia, untuk membiayai program pembangunan berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

“Saat ini ada lebih dari 196 ribu pusat PAUD di seluruh Indonesia dan hampir semua dikelola sendiri, seringkali oleh komunitas sendiri,” ujarnya.

Sugiatno menambahkan bahwa memasukkan anak-anak ke layanan PAUD yang bermutu merupakan prioritas tinggi bagi masyarakat dan UU Desa memberikan kesempatan bagi desa-desa untuk melakukan investasi di pusat PAUD serta guru-guru dari masyarakat desa sendiri mengingat investasi publik yang terbatas.

Tak hanya itu, dirinya juga menegaskan bahwa untuk mendukung pengembangan KLA di Sekadau perlu dukungan dari pemerintahan desa untuk menganggarkan melalui dana desa.

“Fasilitator agar membuat proposal kepada desa dalam menunjang kegiatan pendidikan, kesehatan anak masuk dalam RKPDes, termasuk anggaran untuk intensif guru PAUD,” kata Sugiatno.

Sementara itu, Agus Salim perwakilan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) yang turut hadir pada kegiatan ini turut mengapresiasi terselenggaranya kegiatan fasilitator desa ini guna mendukung pengembangan Kabupaten Layak Anak.

“Kegiatan ini cukup signifikan untuk mengarahkan pemerintahan desa agar responsif terhadap pelayanan dasar dan kesejahteraan anak,” ujar dia.

Karena, lanjutnya, ada beberapa hal yang penting diketahui oleh pemdes dalam mencapai tujuan dari berdesa. Tujuan berdesa itu sebagaimana mandat dari UU Desa yakni bagaimana pembangunan desa itu dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Dalam kegiatan ini, ingin coba merespon isu bagaimana membangun pelayanan sosial dasar dan kesejahteraan anak di desa. Itu yang menjadi isu tematik dalam pelatihan ini, agar desa tidak melupakan hal-hal mendasar yang berkaitan dengan pelayanan publik dan juga kesejahteraan bagi anak,” pungkasnya. (Mus)