Minta Pengerjaan Infrastruktur Sesuai Spek, Sutarmidji : Kalau Tak Sesuai, Bongkar

Gubernur Kalbar, Sutarmidji minta pengerjaan infrastruktur yang dibiayai APBD Provinsi Kalbar harus sesuai spek
Gubernur Kalbar, Sutarmidji minta pengerjaan infrastruktur yang dibiayai APBD Provinsi Kalbar harus sesuai spek (Foto: Fat)

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta pengerjaan seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBD Provinsi dikerjakan sesuai spesifikasi.

“Saya minta dikerjakan sesuai spek. Kalau tidak, saya suruh bongkar, saya pastikan akan awasi langsung di lapangan. Termasuk UPJJ (Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan),” ujarnya saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kalbar, beberapa waktu lalu.

Jika ditemukan penyimpangan, dirinya akan menyerahkan hal itu ke penegak hukum dan menyilahkan para wartawan untuk mengawal pembangunan di Kalbar.

“Kalau ada penyimpangan saya akan serahkan ke penegak hukum dan saya pastikan wartawan silahkan kawal. Jadi jangan ada yang dikerjakan tak sesuai dengan spek, sedikitpun,” tegasnya.

Sutarmidji mencotohkan, misalnya pembangunan jalan, jika ketebalan lapis pondasi agrerat (LPA) 30 centimeter, maka harus dikerjakan dengan sesuai.

“Kita akan kerjasama dengan tim dari Untan Pontianak untuk mengeceknya. Kalau betonnya harus K350 maka harus K350. Kita akan uji betonnya,” ujarnya.

Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini juga meminta panitia pengadaan tidak meloloskan perusahaan yang pernah bermasalah.

“Jangan diloloskan, sekecil apapun masalah yang die (perusahaan) buat,” ucapnya tegasnya.

Tak hanya itu, Sutarmidji juga mengingatkan konsultan pengawas agar bekerja sesuai aturan.

“Kalau ada proyek di jajaran Pemerintah Provinsi ada masalah baik itu kaitan dengan pembayaran atau kemajuan fisik dan sebagainya itu ada masalah, saya minta aparat penegak hukum harus periksa konsultan pengawasnya,” tegasnya.

Pasalnya, menurut Midji, selama ini yang selalu diperiksa terlebih dulu adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara konsultan pengawasnya tak tersentuh hukum.

“Selama ini PPK, kasihan juga kadang. Sedangkan konsultan pengawasnya, sudah dapat biaya konsultannya besar, tapi tak pernah tersentuh hukum. Padahal semua pembayaran itu dari laporan mereka, kemajuan fisiknya berapa dan sebagainya. Jadi saya minta konsultan pengawas yang terlebih dahulu diperiksa, termasuk kalau kualitasnya tak seusai dengan spek yang paling kena duluan itu konsultan pengawas,” tegasnya lagi.

Dirinya juga memastikan, meski telah menjabat sebagai Gubernur Kalbar, namun tetap akan mengikuti pola kerja semasa menjabat sebagai Wali Kota Pontianak. Dimana di dalam mobil dinasnya akan ia lengkapi dengan perkakas seperti linggis, palu, martil dan pilox.

“Pokoknya lengkap untuk bongkar-bongkar, itu sudah pasti. Jangan sekali-sekali. Yang ndak rapi pun, saya minta bongkar dan minta dirapikan. Kita bayar mereka kan mau kerjaan yang rapi, bukan asal-asalan. Kepala Dinas PU bilang ke saya, ada atap gedung pakai seng bekas, gimana bisa gitu? Ini Kepala Dinas PU yang bilang bukan saya ya yang bilang,” pungkasnya. (Fai)

Tinggalkan Komentar