Apresiasi Kinerja Polda, Sutarmidji Harap Sinergitas Terus Ditingkatkan

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat yang menurutnya semakin hari semakin membaik.

“Saya sampaikan apresiasi. Yang pertama terkait penilaian terhadap kinerja dan kepercayaan publik terhadap Polda Kalbar yang semakin baik,” ujarnya, saat menghadiri Konferensi Pers Akhir Tahun 2018 di Balai Kemitraan Polda Kalimantan Barat, Senin (31/12/2018 ) malam.

Hanya saja, lanjut Sutarmidji, zona hijau atau zona integritas di Kalimantan Barat saat ini baru sekitar 15 persen. Selebihnya, kata dia, masih dalam zona kuning dan zona merah. Tentu hal ini sangat berat jika dilakukan tanpa sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan Polda dan Kodam.

“Zona hijau atau zona integritas di Kalbar itu hanya 15 persen. Sisanya merah dan kuning, ini kerja berat. Tapi sinergi yang baik antara Pemerintah provinsi dengan Polda dan Kodam XII/Tanjungpura, saya yakin dalam dua tahun itu bisa berbalik hijau semua,” tukasnya.

Sutarmidji juga mengapresiasi satgas pangan Polda Kalbar yang mendapat apresisasi dari Mabes Polri karena menjadi yang paling aktif dan paling banyak menangani kasus se-Indonesia.

“Satgas pangan Alhamdulillah menjadi yang terbaik dan ini perlu terus kita tingkatkan dan kita jaga, karena Kalbar ini inflasinya sangat rentan. Tapi Alhamdulillah, kita bisa mengendalikan harga pangan bahkan sangat terkendali. Inflasi di sektor pangan ini memang tidak begitu besar, yang besar itu angkutan udara, selalu menyumbang lebih dari 30 persen. Tapi tentu ini harus terus kita tingkatkan dan kita jaga,” tuturnya.

Selain itu, mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini juga memberikan catatan kepada Polda Kalbar untuk terus mengedukasi masyarakat guna menekan angka kejahatan konvensional seperti misalnya curanmor dan sebagainya.

“Mudah-mudahan semakin turun dengan edukasi kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kalbar ini juga menginginkan agar kedepan di tingkat Provinsi segera dibuat aplikasi Smart Police.

Aplikasi berbasis android ini, kata dia, dirancang untuk membantu masyarakat yang mengalami atau menjadi korban tindak kriminalitas. Dengan fitur panic button (tombol panik) pengguna hanya cukup menekan tombol tersebut untuk mendapatkan bantuan segera dari kepolisian atau masyarakat terdekat dengan lokasi pengguna.

“Aplikasi Smart Police ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Pontianak untuk melaporkan langsung kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Jadi masyarakat akan saling menjaga. Saya minta itu dimatangkan lagi dan kita bisa gunakan ini agar semakin efektif dalam keamanan, sehingga masyarakat bisa menjadi polisi untuk masyarakat yang lain,” jelasnya.

Midji juga menuturkan bahwa tahun 2019 pihaknya akan terus meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Polda dan Kodam XII/Tanjungpura. Terlebih lagi, mengenai penyimpangan-penyimpangan di sektor perpajakan atau pendapatan daerah.

“Insya Allah tahun depan kita akan melakukan kerjasama mengenai penyimpangan-penyimpangan di sektor perpajakan atau pendapatan daerah, karena ada beberapa yang terindikasi. Nanti akan saya sampaikan dan mungkin bisa ditangani oleh Polda supaya pendapatan kita (Kalbar) semakin meningkat. Kalau sekarang Alhamdulillah, pendapatan asli daerah (PAD) kita bisa meningkat dari Rp1,7 triliun bisa diatas Rp2 triliun sekarang,” imbuhnya.

“Bahkan sekarang ini APBD itu setelah defisit ditangani, dilakukan penghematan dan meningkatkan manajemen aset, kita bisa surplus sampai Rp338 miliar,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu pula, Sutarmidji kembali menegaskan komitmennya mewujudkan sebanyak-banyaknya desa mandiri di Kalimantan Barat. Tentu hal ini, kata dia, dapat terwujud dengan sinergitas yang kuat antara Pemprov Kalbar dengan Polda dan Kodam XII/Tanjungpura.

“Program desa mandiri ini, saya sangat semangat. Karena Pak Kapolda dan Pak Pangdam lebih semangat. Kita harus tunjukkan, masa’ dari 2036 desa di Kalbar, hanya ada 1 desa mandiri. Target kita bersama dalam 5 tahun ada 406 desa mandiri,” tukasnya. “Bahkan dengan Pergub, nanti kita akan sampaikan ke Mendagri dan Presiden bahwa inilah model penanganan desa yang benar, untuk menarik atau melanjutkan nawacita yang membangun dari pinggiran. Maka ditarik dengan program desa mandiri dan nanti tidak akan ada masalah dalam pembelanjaan dana desa, karena dari 54 indikator desa mandiri itu akan dibagi yang mana kewenangan provinsi, kabupaten dan desa itu sendiri. Kita sudah matangkan, mudah-mudahan 2019 langsung jalan,” pungkasnya. (Fai)