by

Menuju 5 Negara Diperhitungkan, Kasdam XII/Tanjungpura : Indonesia Harus Konsolidasi Demokrasi Secara Baik

KalbarOnline, Pontianak – Kasdam XII/ Tanjungpura, Brigadir Jenderal TNI Alfret Denny D. Tuejeh mengatakan banyak prediksi, ramalan dan perhitungan dari para pakar bahwa pada 30 hingga 35 tahun mendatang, Indonesia akan masuk dalam 5 negara besar kekuatan dunia yang paling diperhitungkan.

“Dengan segala sumber daya yang kita miliki, memang seharusnya kita (Indonesia) pada waktu tersebut bisa masuk dalam 5 negara di dunia yang paling diperhitungkan baik dengan sumber daya alam dan manusia serta letak geografis yang strategis, sangat memungkinkan,” ujar Kasdam saat memberikan sambutan pada apel besar tiga pilar Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa/Lurah seluruh Provinsi Kalbar di hotel Aston jalan Gajah Mada, Kamis (20/12/2018).

Gubernur Kalbar, Sutarmidji foto bersama jajaran Forkopimda dan seluruh peserta apel besar tiga pilar Bhabinkamtinmas, Babinsa dan Kepala Desa/Lurah se-Kalbar
Gubernur Kalbar, Sutarmidji foto bersama jajaran Forkopimda dan seluruh peserta apel besar tiga pilar Bhabinkamtinmas, Babinsa dan Kepala Desa/Lurah se-Kalbar (Foto: Polda Kalbar)

Namun, menurutnya ada satu syarat lagi untuk mencapai hal itu yakni konsolidasi demokrasi yang baik.

“Syaratnya adalah, negara ini harus mampu mengonsolidasikan demokrasi secara baik, kalau tidak, maka prediksi dan upaya pemerintah menuju capaian itu akan gagal total,” tegasnya.

Oleh karenanya, ditegaskan Kasdam, hal ini menjadi penting bagi TNI dan Polri untuk mengawal pelaksanaan demokrasi.

“Pelaksanaan demokrasi, Pemilu 2019 yang diyakini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” ucapnya.

Alfret menuturkan bahwa di negara-negara maju tidak memiliki banyak partai politik. Dengan banyaknya parpol di Indonesia, inilah pentingnya tugas mengawal demokrasi untuk menuju capaian tersebut.

“Pakar-pakar politik meyakini bahwa Indonesia suatu saat akan memiliki sedikit parpol dan ada proses untuk menuju ke sana yang harus kita kawal,” tegasnya lagi.

Setiap menjelang pemilu, Kasdam menjelaskan baik pilkada mau pun pemilu legislatif dan Presiden, Babinsa mulai melaksanakan tugas pengawalan sejak dua tahun sebelumnya.

“Secara teknis tidak bisa saya jelaskan disini karena ini merupakan konsumsi TNI secara intelijen,” tukasnya.

Tetapi, Alfret mengingatkan bahwa menjelang Pemilu maka akan selalu terjadi dinamika kehidupan masyarakat yang tinggi. Seberapa besar parpol yang ikut, berapa yang harus dipilih, maka kepentingan politik pun akan terpecah sebanyak kontestan pemilu.

“Ini sudah menjadi sebuah konsekuensi logis dan terus berulang serta harus kita hadapi. Kita sudah sering menekankan kepada semua pihak. Seluruh aparat keamanan selalu berusaha menjaga kerukunan dan kesatuan masyarakat di masing-masing wilayah kerja,” ingatnya.

Oleh karenanya, Kasdam menegaskan semua pihak perlu mempersiapkan langkah-langkah pasca pelaksanaan pemilu diimbangi dengan berbagai kegiatan bertujuan menyatukan seluruh elemen masyarakat yang tadinya terpecah akibat kepentingan politik yang dibawa oleh parpol.

“Kami meminta kepada seluruh pihak untuk kembali bersatu setelah pemilu,” ucapnya.

Maka dari itu, Brigjen TNI Alfret berpesan TNI-Polri, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa untuk selalu menjaga kerukunan dan menjaga desanya, agara tidak ada perpecahan yang terjadi di masyarakat.

“Untuk menyatukan dan menyadarkan masyarakat bahwa pemilu harus damai, kita harus kembali bersatu. Oleh sebab itu semuanya dikumpulkan di sini untuk memiliki komitmen bersama dalam menjaga wilayah kita harus aman,” tegasnya.

Alfret juga menegaskan bahwa ini juga merupakan tugas TNI-Polri untuk membantu Gubernur, agar penyelenggaraan pemilu aman.

“Untuk mewujudkan desa mandiri, kami di jajaran TNI akan melaksanakan kegiatan paparan dari para Dandim untuk menopang terwujudnya desa mandiri. Dan ini merupakan suatu program prioritas untuk merealisasikan pembentukan desa mandiri ini. Tentu kerjasama antara TNI-Polri dalam mewujudkan dan menjadikan wilayah ini Provinsi maju dan memiliki desa mandiri, karena yang diinginkan Bapak Gubernur ini mewujudkan desa mandiri sangat logis,” pungkasnya.

Kegiatan yang mengusung tema ‘mewujudkan pemilu yang aman, damai, elegan dan bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat’ ini turut dihadiri Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, Wakapolda Kalbar, perwakilan Danlantamal XII Pontianak dan Danlanud Supadio serta jajaran pejabat Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura.

Kemudian turut pula dihadiri Ketua KPU Kalbar dan Ketua Bawaslu Kalbar dan 522 peserta yang terdiri dari 227 Bhabinkamtibmas, 150 Babinsa dan 89 Kepala Desa atau Lurah, 13 Kasat Binmas jajaran Polda Kalbar, 28 PJU dan 15 Kanit Binmas Polresta. (Fat)

Comment

News Feed