KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji kembali menegaskan komitmennya melahirkan sebanyak-banyaknya desa mandiri di Kalbar. Guna mewujudkan percepatan desa mandiri, lanjut Midji, diperlukan sinergitas yang kuat semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah tingkat II se-Kalbar.

“Pemerintah Provinsi bersama Kodam XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar beserta seluruh jajaran bertekad untuk melahirkan desa-desa mandiri, kita akan gaungkan. Karena sekarang secara formal, kita baru punya satu desa mandiri,” ujarnya, baru-baru ini.

“Tapi yang potensi bisa menjadi desa mandiri dalam waktu cepat hanya mengisi beberapa indikator yang dibutuhkan, kita akan mendapatkan ada 60 desa mandiri. Tahun depan target saya pasti 60. Dari satu menjadi 60 dan akhir masa jabatan ini menjadi 400 desa mandiri,” sambungnya.

Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini juga berencana menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna menyelesaikan indikator-indikator desa mandiri.

“Dari 54 indikator desa mandiri, kita akan terbitkan pergub, kalau disetujui, dana desa itu bisa menangani 14 indikator yang ringan-ringan saja dari 54 indikator. 20 indikator ditangani oleh pemerintah kabupaten dan 20 indikator lainnya ditangani oleh pemerintah provinsi yang berat-berat,” tukasnya.

Mulai tahun 2020, lanjutnya, 20 persen anggaran belanja dari APBD Provinsi harus untuk menyelesaikan 20 indikator desa mandiri dan nilai itu sangat besar.

“Kalau disinergikan dengan APBD kabupaten/kota dan dana desa, maka saya yakin lebih dari 400 desa mandiri bisa kita lahirkan dan saya yakin seyakin-yakinnya itu bisa. Bahkan kita untuk jalan yang sulit ditembus, kita akan adakan bhakti TNI skala besar, kita anggarkan itu cukup besar. Kemudian untuk kemanan, Pak Kapolda siap untuk memback-up, karena ada 2 dari 54 indikator yang berkaitan dengan keamanan,” tukasnya. “Sebenarnya indikator desa mandiri itu tidak sulit, semuanya bisa dilakukan. Tapi selama ini kita tak pernah tahu apa itu desa mandiri, apa itu indikatornya dan bagaimana menyelesaikannya. Tapi kalau kita bagi tiga saya yakin bisa dan keseriusan kabupaten/kota itulah yang akan mendapatkan anggaran lebih besar untuk menangani indikator desa dari APBD provinsi kedepan,” pungkasnya. (Fat)