Peresmian kantor Otoritas Jasa Keuangan Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengucapkan selamat kepada Otoritas Jasa Keuangan Kalbar yang telah menempati gedung baru. Ia berharap kedepan OJK Kalbar memiliki gedung permanen.

“Sehingga tak boyong-boyongan lagi, mudah-mudahan,” ucapnya mengawali sambutannya saat menghadiri peresmian kantor OJK Kalbar, Selasa (13/11/2018).

Sutarmidji mengatakan, kalau mencari posisi kantor di Ahmad Yani sudah sangat sulit bahkan sebentar lagi harga tanah di kawasan protokol itu bisa mencapai diatas Rp30 juta.

“Jadi kalau masih ada yang jual Rp20 juta, Bapak beli saja. Pak beli kantor baru pak,” kelakar Sutarmidji mengarah ke Kepala OJK Kalbar.

Menurut orang nomor satu di Kalbar ini, keberadaan OJK sangat dibutuhkan. OJK, kata dia, memberikan jaminan kenyamanan dan kepastian bagi seluruh nasabah di sektor jasa keuangan. Nasabah perbankan, asuransi dan finansial teknologi (Fintech), lanjut dia, akan merasa nyaman seandainya OJK bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.

“Artinya, ketika satu bank sudah membahayakan nasabah dengan keberadaan OJK berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 diharapkan betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Bukan sebaliknya, karena pemilik bank atau pemegang saham di satu bank itu tidak akan pernah dirugikan, yang rugi itu tetap nasabah,” ujarnya.

Sekarang, kata dia, dengan semakin maraknya dan luasnya informasi tentang jasa keuangan serta kemampuan masyarakat yang juga semakin meningkat, hal ini diharapkannya dapat mempercepat perkembangan keuangan melalui jasa keuangan.

“Jasa keuangan kalau di perbankan konvensional mungkin tidak begitu repot, karena hampir semua masyarakat yang mengakses jasa perbankan pasti literasinya tinggi, artinya pemahamannya juga baik. Tapi kalau misalnya masyarakat menjadi nasabah asuransi, tapi pemahamannya masih sangat lemah, apalagi tentang jasa keuangan lainnya, ini yang jadi masalah.

“Ini harus diedukasi betul. Akses perbankan masyarakat kita sudah diatas 60 persen, tapi literasinya masih dibawah 30 persen pemahamannya, ketidakseimbangan ini harus terus disosialisasikan dan ini bukan hanya tugas OJK tapi tugas semuanya. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuanganlah yang paling bertanggungjawab tentang pemahaman masyarakat atas jasa keuangan terutama di bidang pasar modal,” sambungnya.

Di Hongkong, kata dia, sebagian besar masyarakatnya tidak mengakses perbankan konvensional melainkan pasar modal. Sehingga uangnya tetap diinvestasikan di pasar modal. Akibatnya, Sutarmidji berujar, bunga perbankan konvensional di luar negeri jauh dibawah Indonesia.

“Bisa sepertiga bahkan seperempat yang berlaku di Indonesia. Di Amerika begitu naik 0,25 selisih poin saja ributnya sudah sedunia apalagi kalau naiknya sampai 0,5. Jadi kalau naiknya sampai demikian, pasar modal kita sudah mulai beriak, kurs dollar semakin tak menentu, hanya 0,25 saja apalagi sampai naik 0,5. Di Singapura bunga bank kurang lebih sebesar 2 persen, kita masih 12 persen bahkan kalau fintech bisa diatas 18 persen. Kenapa mereka memberi bunga yang besar, karena mereka menanggung resiko yang besar juga,” tukasnya.

“Beda dengan perbankan, perbankan itu jelas jaminannya. Tapi mudah juga diakalin orang. Saya contohkan, saya ada teman, dia beli lahan 10 hektar harganya Rp100 ribu tahun depan dia beli 1 hektar di lahan sebelahnya harganya Rp300 ribu dia buat. Lalu bank mau nilai berapa ketika itu jadi jaminan, kan nilai harga belakangan, nah itu jadi masalah. Ini perlu kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan,” sambungnya.

Tapi, kata dia, dengan KUR hanya 7 persen menurutnya masyarakat juga tidak begitu respek. Sebenarnya, perekonomian harus dievaluasi. Dengan bunga 7 persen pun, Indonesia, kata dia belum bisa bersaing dengan produk luar.

“Karena apa, kita untuk mencapai produksi perlu tenaga yang memiliki skill untuk capaian dan grade tertentu tapi faktanya tenaga kerja yang ada tidak bisa mendukung hitung-hitungan rencana produksi, akhirnya cost-nya besar ditambah lagi bunga bank sehingga kita tak bisa bersaing,” tukasnya.

Dari sisi bunga bank, Midji menegaskan, Indonesia kalah dengan negara lain. Bahkan hampir mayoritas negara luar. bunga bank hanya di kisaran sepertiga dan seperempat dari bunga bank yang berlaku di Indonesia.

“Kapan kita bisa berkompetisi antar produk. Makanya hampir tidak ada yang mau mendirikan industri hilir di Indonesia. Makanya kita jadi pasar seluruh produk orang luar, karena kita terbuai. Kedepan perbankan harus berani perang bunga, kalau perlu dibawah 5 persen, maka akan ada industri hilir yang bisa membuat kita lebih cepat maju,” tegasnya.

Gubernur yang akrab disapa Bang Midji ini juga mengungkapkan alasan harga karet yang dua tahun terakhir ini tidak ada perubahan. Dari Rp22 ribu turun dibawah Rp6 ribu.

“Karena apa, karena tidak ada industri hilirnya. Padahal kita mau berfikir maju, orang naik haji dan umroh itu setahun bisa diatas 3,5 juta orang. Semuanya pasti beli sendal yang 80 persen bahannya dari karet di Mekkah dan Jeddah. Artinya 3,5 juta orang yang naik haji dan umroh itu kalau rata-rata berangkat mereka beli satu pasang saja, artinya dalam sebulan bisa 300 ribu pasang,” jelasnya.

Pabrik mana yang punya jaminan sudah pasti produknya dipakai 300 ribu pasang. Itu baru satu segmen pasar, belum lagi untuk anak sekolah yang dibantu pemerintah dan diblok untuk dipakai anak sekolah, dengan otoritas yang ada pada Pemerintah, harusnya bisa memaksa untuk ada industri hilir dengan bahan baku karet,” sambungnya.

Indonesia, kata dia juga tak menyadari, saat ini sedang perang antara negara Asean tentang produksi karet. Logikanya, dicontohkan Bang Midji, kenapa ketika karet harganya turun, tapi Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos dan Kamboja menanam karet besar-besaran dan tak menanam sawit.

“Mereka tak tanam sawit, mereka tanam karet besar-besaran. Sementara di negara kita, orang menebang karet besar-besaran, mereka membangun industri hilir furniture yang negara luar pesan bahan bakunya harus dari kayu karet. Ini akal-akalan supaya kita menebang karet. Inilah akibatnya orang mau mengakses perbankan untuk membuat industri hilir bunganya besar diatas 10 persen, tak bisa bersaing, produk luar lebih murah. Itulah masalah kita,” tukasnya.

“Mudah-mudahan semakin banyak orang mengakses keuangan di jasa keuangan dan OJK memberikan jaminan kenyamanan dan kemanan orang berinvestasi dan mengaksesnya, kita berikan pemahaman yang semakin baik tentang jasa keuangan, maka Insya Allah kedepan orang sudah terbiasa mengakses perbankan dan jasa pembiayaan lainnya,” pungkasnya.

Peresmian kantor OJK Kalbar ini juga ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Sementara Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono didapuk memotong pita peresmian.

Turut hadir pada kesempatan itu, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, Plt. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Moch Riezky F Purnomo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Prijono dan Anggota Komisi XI DPR RI, G Michael Jeno.

Tampak juga hadir, sejumlah pimpinan OPD Kalbar, pimpinan wilayah lembaga negara atau lembaga Pemerintah Provinsi Kalbar, pejabat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Ketua FKIJK Provinsi Kalbar, Samsir Ismail, Pimpinan Industri Jasa Keuangan dan para tokoh masyarakat, akademisi dan para undangan. (Fat)