Rancangan Awal RPJMD Kalbar Ditandatangani, Desa Mandiri Jadi Fokus

KalbarOnline, Pontianak – DPRD Kalbar menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif terkait rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kalbar 2019-2023 yang berlangsung di ruang rapat Balairungsari, Kantor DPRD Kalbar, Selasa (6/11/2018).

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan dirinya akan tetap fokus pada upaya meningkatkan IPM Kalbar yang saat ini jauh tertinggal dengan prioritas pada peningkatan di infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini juga fokus melahirkan desa mandiri sebanyak mungkin selama masa pemerintahannya bersama Wagub Kalbar, Ria Norsan.

“Mudah-mudahan ini bisa. Rincian dan uraiannya per tahun sudah jelas. Tahun depan kita mulai untuk menggratiskan pendidikan SMA/SMK negeri, kita juga mulai membangun ruang rawat inap yang refresentatif untuk RS Soedarso, beberapa ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan itu kayak bubur sekarang akan mulai ditangani,” ujarnya.

Guna mewujudkan desa mandiri, Sutarmidji mengatakan akan berupaya bekerja secara bersama-sama dengan Kodam XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar serta Bupati dan Walikota se-Kalbar.

“Target kita bisa antara 200-400 dan dari total APBD yang ada, belanja langsung itu 20 persen kita arahkan untuk menyelesaikan indikator desa madiri. Dari 68 indikator desa mandiri itu kita lihat yang mana yang bisa ditangani dengan dana desa dan yang mana ditagani oleh kabupaten dan kota serta yang mana yang bisa ditangani Pemerintah Provinsi. Kalau sinergi seperti ini bisa terwujud saya yakin 20-30 persen dari 2031 desa di Kalbar bisa jadi desa mandiri,” tukasnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menilai saat ini peruntukan dana desa tidak jelas, menurutnya lebih baik jika dana desa bisa digunakan untuk fokus menyelesaikan indikator desa mandiri.

“Indikator desa mandiri itu kan jelas, misalnya Posyandu, PAUD, lapangan olahraga, siskmaling, gotong-royong, jalan desa dan sebagainya,” paparnya lagi.

Ia juga menyarankan agar dibuat suatu aturan agar ADD digunakan untuk menyelesaikan indikator desa mandiri.

“Kalau dia sudah jadi desa mandiri maka Pemerintah Desa akan fokus pada badan usaha milik desa (BUMDes), kemudian meningkatkan infrastruktur sehingga tak hanya desa mandiri tapi desa yang bisa mensejahterakan masyarakat,” tegasnya lagi.

Sementara Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L mengatakan bahwa DPRD Provinsi Kalbar memberikan bebarapa masukan dan saran terhadap RPJMD tersebut.

Kebing meminta agar Pemerintah Provinsi Kalbar untuk lebih teliti dan cermat dalam menterjemahkan visi-misi dari Gubernur Kalimantan Barat yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023.

“Kemudian rancangan awal RPJMD harus dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan,” ujar Kebing.

DPRD juga meminta agar Pemprov mampu mewujudkan masyaakat yang sejahtera, yaitu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang selama ini kurang mendapat perahtian.

“Kemudian, mengurangi diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat energi antar sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Fraksi PPP, Mat Nawir menilai kebijakan Gubernur Sutarmidji untuk mengejar terwujudnya desa mandiri di Kalimantan Barat harus didukung penuh.

Sebab, Desa mandiri, kata Mat Nawir sangat dibutuhkan untuk mendongkrak ketertinggalan di Kalbar saat ini.

“Banyak program yang sebenarnya bisa kita alokasikan terkait dengan desa ini, baik infrastruktur kesehatan dan lain-lain. Ini yang perlu kita beri dukungan penuh pada kebijakan dan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Gubernur,” ujarnya.

Mengenai SDM desa yang dinilai sulit berkembang, Mat Nawir menegaskan bahwa hal tersebut bukan suatu alasan. Bahkan, lanjutnya, saat ini banyak anak-anak desa yang telah berhasil menempuh pendidikan pada jenjang S1 bahkan S2. “Tapi anak-anak dari desa ini yang sudah banyak berhasil justru itu tidak mengembangkan desanya tapi didaerah lain, misalnya kota. Ini yang harus kita kembangkan, bagaimana putra-putri daerah di suatu desa itu bisa mengembangkan desanya dengan kemampuan mereka. Ini yang harus kita kelola jangan hanya mereka berhasil didaerah lain, tapi desanya tidak berkembang,” tandasnya. (Fat)