Tutup Porseni PGRI Sintang 2018, Ini Pesan Bupati Jarot ke Guru

KalbarOnline, Sintang – Bupati Sintang, Jarot Winarno menutup rangkaian pekan olahraga dan seni (Porseni) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sintang tahun 2018 di Aula Gedung PGRI Sintang Kamis (1/11/18) pagi.

Penutupan Porseni PGRI yang bertemakan ‘meningkatkan profesionalisme anggota PGRI melalui pengembangan sportivitas, kreativitas dan cinta budaya untuk mewujudkan revolusi mental bangsa’ ini turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Kadri, Pengurus PGRI Sintang, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sintang, para peserta porseni dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang dan tamu undangan lainnya.

Bupati Jarot mengungkapkan bahwa pentingnya kegiatan porseni ini karena menggabungkan antara olahraga dan kesenian guna memperhalus jiwa, fisik dan budi pekerti para guru secara khusus di Kabupaten Sintang.

Porseni ini juga, kata dia, merupakan wadah silaturrahmi untuk saling bertukar pengalaman, bertukar pikiran, menggalang solidaritas dan lainnya sesama guru.

“Jadi porseni ini sangat tepat, menggabungkan kegiatan olahraga dan kesenian, seni dan agama itu mengetuk pintu hati yang sama, sebagai guru kita diajarkan untuk menjaga moral dan akhlak generasi muda kita supaya baik, tentu kita sebagai guru diisi dengan ajaran moral dan akhlak yang baik,” kata Bupati.

Selain itu Bupati Jarot mengatakan bahwa profesi guru merupakan satu kemulian, martabat dan gengsi, untuk itu dirinya meminta para guru di Sintang harus menjaga kehormatan profesinya sebagai guru, terlebih di era millenial ini dimana era teknologi serba instan dan cangih salah satunya tumbuh kembangnya media sosial yang bisa menimbulkan hal buruk dan baik, oleh karenanya itu harus dijaga.

Baca Juga :  Pemkab Sayangkan Pengunduran Diri Puluhan GGD di Sintang

“Kalau sampai kita tidak benar dalam perbuatan, tingkah laku, pikiran bahkan postingan di medsos itu bisa merendahkan martabat kita sebagai guru, untuk itu dijaga meskipun guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, sehingga tugas guru itu lebih berat dari yang lain, orang lain boleh berbuat salah tapi tidak untuk guru, karena guru itu digugu dan ditiru,” tandasnya.

Sementara Wakil Ketua PGRI Sintang, Edy Sunaryo mengatakan Porseni PGRI ini sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan dan hari ini merupakan hari puncak kegiatan untuk tingkat Kabupaten yang mana diikuti oleh perwakilan dari masing-masing 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang yang mana langsung dilakukan penyeraahan bagi para pemenang lomba rangkaian kegiatan porseni.

“Nanti yang juara satu akan mewakili Sintang untuk tingkat Provinsi Kalbar di Ketapang nantinya, untuk itu kami nanti minta Pak Bupati melepas kontingen kita ke Ketapang nanti ya,” kata Edi yang juga merupakan Kepala Sekolah SMA 1 Sintang.

Dalam kesempatan itu Edy menyampaikan kepada Bupati bahwa jumlah Guru dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA di Kabupaten Sintang hampir mencapai 6000, namun dari 6000 tersebut yang berstatus PNS hanya sekitar 3000 guru dan sisanya adalah non PNS dan juga sebagian kecilnya berstatus guru kontrak, sementara kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan dana BOS untuk memberikan insentif kepada guru non PNS atau honor itu sangatlah kecil terutama bagi guru-guru yang di daerah pedalaman baik itu guru SD, SMP dan SMA.

Baca Juga :  Pemkab Sintang Jadikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar sebagai Konsultan Keuangan

“Jadi kita dengan anggaran yang ada saat ini sangat sulit untuk menghargai guru yang harus sarjana dengan konsentrasi ngajar penuh sementara insentif yang mereka dapatkan sangat-sangat kecil, saya pernah tanya dengan salah satu guru honor bahwa satu bulan itu hanya 350 ribu dan itu pun kadang-kadang 3 bulan sekali baru keluar, inilah yang terjadi,” ungkap Edy.

Oleh karena itu Edy meminta baik kepada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi bahkan Pemerintah Pusat untuk memperhatikan dan memberikan solusi masalah-masalah tersebut sehingga guru itu merasa di perhatikan oleh pemerintah, terlebih guru itu di tuntut untuk menciptakan generasi bangsa yang hebat dan cerdas namun dari segi kesejahteraan guru kurang diperhatikan terutama guru-guru non PNS, sehingga apapun kebijakan yang di laksanakan oleh sekolah harus di dukung oleh pemerintah dan masyarakat tanpa menimbulkan persoalan di dunia hukum.

“Sebab kalau sekarang ini kalau sedikit narik iuran untuk bayar guru honor katanya pungli, Kepala Sekolah bingung guru satu sekoalah hanya dua orang sementara muridnya enam kelas, anggaran untuk bayar gajih guru honor itu hanya sedikit, sehingga inikan menjadi persoalan, untuk itulah perlu perhatian pemerintah,” pungkas Edy. (*/Sg)

Comment