KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji secara langsung menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (1/11/2018).

Selain dihadiri Gubernur Kalbar, Sutarmidji, pertemuan ini juga dihadiri oleh Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, perwakilan Pangdam XII/Tanjungpura, instansi vertikal, unsur forkopimda serta pihak terkait lainnya.

Mengawali sambutannya, Sutarmidji menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan yang dihadapi Kalbar kepada Komisi yang membidangi energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup.

Sutarmidji mengucapkan terima kasih Komisi VII DPR RI bersedia berkunjung ke Kalbar. Ia berharap diskusi yang dilakukan ini dapat membawa suatu percepatan perbaikan kebutuhan dasar masyarakat Kalbar.

“Karena saat ini desa di Kalbar yang baru teraliri listrik oleh PLN baru mencapai sekitar 85-86 persen. Kemudian dari ketersediaan suplai sekitar 603 mega watt yang dipasok atau di impor dari Sesco Malaysia sekitar 150 mega watt, beban puncak sekitar 568 mega watt,” kata Sutarmidji.

Artinya dari sisi kemandirian, orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini menilai Indonesia khususnya Kalbar belum mandiri dalam persoalan kelistrikan.

“Inilah masalah yang dihadapi oleh Kalbar. Sehingga kedepan perlu ada penyelesaian persoalan ini secara cepat. Karena tak mungkin kita terus bergantung dengan negara lain. Bayangkan kalau kita ingin hadirkan investor tapi listriknya sebagai kebutuhan utama bergantung dengan negara lain,” tukasnya.

Selain itu, Midji juga menyebut bahwa investasi yang paling banyak di Kalbar dari Malaysia. Kalau melihat dari kebutuhan listrik, sebetulnya kata dia, ada kelebihan daya dalam pengelolaan sawit menjadi CPO sekitar 6 persen, menurutnya kelebihan itu bisa mensuplai kebutuhan listrik di Kalbar.

“Hanya saja pengaturan CSR-nya yang belum jelas sehingga kelebihan suplai tenaga listrik yang ada di perusahaan pengelola biji sawit menjadi CPO itu tidak termanfaatkan. Padahal kalau perusahaan berkenan bisa saja dan juga tidak mengganggu operasional perusahaan. Jadi kelebihan tenaga listrik mereka itu bisa saja dialirkan ke desa-desa dan dikompensasi sebagai bagian dari CSR perusahaan, ini yang akan kita buat kedepan,” tukasnya.

Soal listrik, Midji mengatakan pihaknya kedepan akan terus mengkaji mengenai listrik dari tenaga nuklir.

Selain listrik, Midji juga menyampaikan bahwa di Kalbar memiliki 2031 desa. Tapi yang menjadi miris, kata dia, hanya 1 desa mandiri di Kalbar.

“Ketika desa mandiri hanya 1, bisa kita bayangkan bagaimana ekonomi masyarakat pedesaan. Yang jelas dari 68 indikator desa mandiri itu rata-rata baru tercakup antara 30-38 indikator, salah satunya listrik. Jadi kalau kedepan kita bisa upayakan kelebihan pasokan dari perusahaan-perusahaan sawit ini, mungkin kebutuhan listrik di Kalbar bisa mencapai 90 persen keatas sekaligus mengurangi ketergantungan listrik dari luar,” tukasnya lagi.

Midji juga mengungkapkan SDM di Kalbar yang masih sangat terbatas. Kalbar, kata dia, lamanya orang bersekolah baru mencapai 7,3 tahun dan IPM berada diurutan 29 dari 34 provinsi. Daya saing berada diurutan 28, kesejahteraan dan infrastruktur berada diurutan 33 dan hanya menang dari Papua.

“Mudah-mudahan listrik kita kedepan tidak kalah dari Papua,” tandas Midji.

Sementara Ketua Komisi VII, Gus Irawan Pasaribu mengatakan agenda kunjungan kerja yang dilakukan dalam rangka membahas berbagai persoalan, utamanya kelistrikan di wilayah Kalimantan Barat. Irawan mengungkapkan saat ini terdapat tiga persoalan krusial di bidang listrik.

“Memang kita tahu ya, listrik ini ada tiga titik krusialnya. Pertama soal daya, pembangkitan. Tadi disampaikan ada surplus, tapi sesungguhnya masih ada impor dari Malaysia. Persoalan berikutnya adalah gardu dan jaringan,” ujarnya.

Berbagai persoalan ini, kata Gus Irawan telah dikantongi pihaknya untuk dibahas.

Besok (Jumat 1 November), kata dia, pihaknya juga akan memperdalam pembahasan Komisi VII dengan PLN dalam rapat teknis.

“Kita mau cek ini, PLN kok klaim tidak ada pemadaman tetapi masyarakat melalui wakil rakyat asal Kalbar kerap kali komplain persoalan listrik ini. Pak Maman kan keluarganya tinggal di Pontianak, tentu laporan ke beliau ternyata seringkali ada pemadaman. Kita mau cek, apakah daya, jaringan atau gardunya,” tukasnya.

Ia juga mengatakan Provinsi Kalbar ini merupakan Provinsi di Indonesia yang dijuluki Provinsi seribu sungai. Dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Air, kata dia, merupakan sumber energi listrik.

“Kalbar Provinsi Seribu Sungai tapi kok tidak ada PLTA. Kita sangat mendorong energi baru dan terbarukan,” jelasnya.

Kita juga dihadapkan pada persoalan keterbatasan pasokan energi listrik yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Kalbar seperti yang disampaikan Gubernur bahwa Kalbar baru 86 persen teraliri listrik.

“Provinsi Kalbar juga masih terdapat masalah pemenuhan kebutuhan listrik, padahal Provinsi ini juga memiliki sumber energi yang cukup banyak dan beragam dan dapat dikembangkan,” pungkasnya.

Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kalbar dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari ini membawa sejumlah pejabat Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Riset dan Teknologi.

Selain itu, kunjungan Komisi VII juga didampingi oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot Sulistio Wisnubroto, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Dewan Riset Nasional, LIPI, LAPAN, BPH Migas dan sejumlah lembaga lainnya. (Fat)