KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji terperanjat dan tampak berang usai mendengar pemaparan pihak PLN yang menyatakan persentase keteraliran listrik di Kalbar telah mencapai 100 persen. Bahkan ia menyebut apa yang disampaikan pihak PLN dalam pertemuan itu seperti peribahasa indah kabar dari rupa.

“Saya ucapkan terima kasih dengan Pak Maman dan Ibu Katherina Oendoen yang sudah mengkritik PLN. Karena yang disampaikan itu mungkin 10 tahun lagi tak seperti yang diomongkan. Indah kabar dari rupa, karena yang disampaikan yang bagus-bagus semua, realisasinya tidak, lamban,” ketus orang nomor satu di Bumi Tanjungpura itu dihadapan manajer PLN Wilayah Kalimantan Barat dalam pertemuan antara Komisi VII DPR RI bersama Gubernur Kalbar yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (1/11/2018).

Gubernur yang akrab disapa Bang Midji ini meminta PLN lebih baik menyampaikan sesuatu apa adanya ketimbang hanya memberi harapan-harapan kepada masyarakat.

“Lebih bagus yang kita sampaikan itu yang pahit-pahit tapi realisasinya bagus dari pada masyarakat diberi harapan,” ucapnya.

Jika klaim suatu desa sudah teraliri listrik didasarkan pada kondisi dimana dalam satu desa ada lima atau enam rumah menggunakan solar cell dianggap sudah teraliri listrik, maka menurut Midji, klaim tersebut sebagai akal-akalan.

“Masa satu desa yang hanya teraliri solar cell lalu disebut sudah dialiri listrik, ini kan orang jadi ketawa nanti,” ucapnya lagi.

Dalam pertemuan itu, Midji bahkan sempat menegur Machnizon yang ditemuinya tampak asik bermain handphone.

Midji mengaku dirinya sebagai Gubernur sangat serius dalam menangani persoalan listrik di Kalbar. Sebab ia menilai hal ini akan berdampak para IPM Kalbar. Tentu sebagai Gubernur, ditegaskannya, ia tak ingin selama masa kepemimpinnya IPM Kalbar terus berada di angka 29 nasional, daya saing berada di angka 28 dan kesejahteraan berada di angka 33 sebagaimana kondisi saat ini.

“Makanya siapapun yang ada disini baik vertikal atau BUMN harus bisa memberikan pelayanan yang baik. Kendala apapun yang dihadapi pemerintah daerah harus bisa meberikan pelayanan yang baik. Kendala apapun yang dihadapi pemerintah daerah akan bantu,” tegasnya.

Tak selesai disitu, Sutarmidji yang dikenal doyan ‘ngomel’ ini mencontohkan buruk dan bobroknya cara kerja PLN. Misalnya kata dia, Pemerintah Kota hendak membangun jembatan Landak dan ditengahnya ada trafo. Untuk memindahkan trafo tersebut, diungkapkan Midji, dibebankan kepada pemerintah dengan biaya Rp350 juta.

“Kemudian misalnya saat pemerintah daerah melakukan pelebaran jalan dan ditengahnya ada tiang listrik maka untuk memindahkan per tiang tersebut dibebankan kepada pemerintah daerah dengan biaya sebesar Rp6 juta. Bayangkan kalau ada 1.000 tiang yang harus dipindahkan, berapa biayanya. Terus apakah tiang itu bisa kita ambil, tidak. Karena harus dihibahkan kepada mereka (PLN), karena tiang itu milik PLN, kan mereka (PLN) yang nyaman,” cecar Midji.

Namun hal itu, kata dia, akan cepat diatasi apabila Presiden berkunjung ke Pontianak.

“Kita atur saja, Presiden kunjungannya melalui jalan ini atau jalan itu. Lalu Presiden lihat ada tiang listrik di tengah jalan yang baru kita bangun tersebut. Hari ini kita sampaikan, besok sudah selesai di pindah ke pinggir semua tanpa biaya sepeserpun, suke saye kalau Presiden datang,” singgungnya.

Di Pontianak timur itu, kata dia, saat itu ada banyak tiang listrik di tengah jalan, tapi ketika Presiden datang, dalam tiga hari kemudian posisi tiangnya sudah berada di pinggir semua.

“Itulah kerjaan PLN, saya sampaikan apa adanya. Bapak jangan bantah, memang faktanya seperti itu. Saya setuju kalau besok semua yang berminat investasi di bidang kelistrikan di undang semua karena mereka (PLN) selalu bilang mau, tapi ada jaminan atau tidak PLN beli,” pungkasnya. (Fat)