KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmijdi mengharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dengan BKKBN terus ditingkatkan. Sebab ia menilai dari 68 variabel program desa mandiri, tiga diantaranya ada di program BKKBN.

“Mudah-mudahan ke depan karena posyandu kita harapkan ada di setiap desa bahkan dusun, minimal dari 174 kecamatan yang ada di Kalbar, paling tidak satu kecamatan ada Kampung KB percontohan,” ujar Sutarmidji saat membuka kegiatan Review Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 di Pontianak, Jumat (26/10/2018).

Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini mengharapkan BKKBN dan Pemprov Kalbar bisa melakukan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program.

“BKKBN kita harapkan bisa mengubah paradigma yang ada, jangan hanya cerita tentang alat kontrasepsi, namun juga harus bisa mensosialisasikan tentang keluarga bahagia dan sejahtera yang direncanakan dengan baik,” tutur mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Sementara Kepala BKKBN Kalbar, Kusmana mengatakan kegiatan yang dilaksanakan pihaknya merupakan forum komitmen dan kesepakatan bersama para pengelola dan pelaksana serta mitra kerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

“Kegiatan ini sebagai upaya memastikan bahwa seluruh arah dan kebijakan serta strategi yang disusun dapat terlaksana dengan terarah, efektif, dan efisien guna mencapai target sasaran RPJMN dan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat 2015-2019,” tukasnya.

Hal itu dilakukan untuk mendukung pencapai RPJMD Provinsi Kalimantan Barat sehingga pada akhir kegiatan akan menghasilkan rumusan yang sifatnya rekomendasi terkait dengan isu-isu kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang harus segera ditindaklanjuti.

Mengenai program Kampung KB, katanya, salah satu program pemerintah yang menyasar sampai tingkat desa, bahkan dusun, yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat desa itu sendiri yang didampingi oleh petugas-petugas lapangan KB (PKB/PLKB).

“Untuk diketahui, jumlah PLKB/PKB di Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 225 orang (PNS). Untuk Kampung KB, di Kalbar sudah terbentu 212 desa yang menjadi Kampung KB,” katanya.

Pada kegiatan itu, pihaknya akan melakukan evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga serta Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB Fisik dan BOKB 2018.

Pada hari kedua, 27 Oktober 2018, akan disampaikan soal Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Penyajian Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017, Rencana Operasional Program KKBPK dan Kabupaten Sintang akan berbagi Pengalaman Pengelolaan DAK Sub Bidang KB di Kabupaten Sintang Tahun 2018 serta Kabupaten Sekadau akan berbagai Pengalaman Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana. “Selanjutnya akan disusun Plant Of Action (POA) masing-masing kabupaten/kota. Dan pada hari ketiga akan disampaikan hasil ?rumusan serta rekomendasi, penyelesaian berbagai masalah dan dilanjutkan dengan Penutupan,” tandasnya. (*/Fai)