Lanjut Minsen, bisa saja adakan pemanggilan untuk rapat kerja antara DPRD dan Gubernur Kalbar. Sebab belum ada surat ke DPRD Kalbar bahwa ada lebih 100 proyek dibatalkan.

“Kalau ini dibicarakan dari awal mengenai perubahan ini, defisit yang dikatakan sampai Rp600 miliar itu kan lebih ke arah by design. Defisit by design ini sepertinya bukan defisit yang betul-betul defisit yang sebenar-benarnya, defisit by design ini masih bisa diubah lewat prediksi anggaran,” tukasnya.

“Dulu kita juga pernah semasa Pak Darwin masih menjabat sebagai Kadispenda, waktu itu dalam anggaran kita defisit, tetapi akhir tahun berjalan kita malah surplus. Saya punya keyakinan kalau emang ini dibahas kemarin, yang dikatakan defisit sampai Rp600 miliar bisa selesai masalahnya, karena disisi belanja operasional saya lihat cukup tinggi, itu bisa dikurangi 50 persen, bahkan didalam sendiri, saya merasa siap untuk dikurangi biaya perjalanan yang tidak penting itu, saya siap untuk menyelamatkan proyek-proyek ini, tapi dengan catatan betul-betul biaya perjalan yang tidak penting,” sambungnya.

Kemudian Anggota DPRD Kalbar dari Partai PDI Perjuangan, Martinus Sudarno lebih menyoroti mengenai defisit.

“Dari mana Gubernur ini tau defisit ini sebesar itu, kan kita belum mulai melakukan penghitungan APBD, tiba-tiba ada defisit sekian itu dari mana jalannya. Inikan pajak terus masuk. Dihitung aja belum jadi defisit dari mana, ini pengakuan sepihak dari Gubernur. Menurut hemat saya, apa yang dilakukan Gubernur selama ini sudah menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kalau dikatakan Pak Minsen dalam satu atau dua hari ini harus memanggil Gubernur, untuk memanggil seorang Kepala Daerah itu ada mekanismenya, untuk bisa meminta penjelasan seorang Gubernur maka DPRD harus menggunakan hak interpelasi,” tukasnya.

Ketua DPRD Kalbar, Kebing turut menimpali, ia mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya isu dalam anggaran itu defisit.

“Intinya kalau ada kekurangan dana pada tahun berjalan, kewajiban yang harus dibayar misalnya bagi hasil pajak itu bisa dibayarkan awal tahun depan, kegiatan proyek yang sudah dilaksanakan tidak ada uang, bisa ditunda dan dibayar awal tahun anggaran yang akan datang, sebenarnya beres. Dulu kita juga pernah waktu jaman Pak Cornelis, jadi ndak ada istilah defisit belum berhitung, lalu ada defisit. Ada lagi ada isu di koran tuh kalau lewat orang-orang die (Gubernur) bise buka kunci internetnye, masuk ke program tuh, boleh dilelang, kalau tak berteman ditutup kuncinye,” tukasnya.

Audiensi pun berakhir, massa pun diminta untuk membubarkan diri. Namun di halaman Kantor DPRD Kalbar, massa aliansi rakyat penegak demokrasi ini sempat saling cekcok lantaran massa yang menunggu diluar meminta apa hasil yang dibahas dalam audiensi itu.

“Kami dengan perwakilan dan dewan audiensi sambil makan, kami yang diluar nih kan mau tau gak apa yang dibicarakan. Kami pun mau gak makan,” ujar salah seorang peserta aksi.

Seperti diketahui, massa dijadwalkan kembali ke rumah betang di Jalan Letjen Sutoyo Pontianak. (Fai)