Gubernur Sutarmidji Minta Para Caleg Kampanyekan Visi Misi dan Jual Program

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta para calon legislatif agar mengkampenyekan visi-misi dan program kepada masyarakat jelang Pemilu 2019.

“Saya harap pada Pileg dan Pilpres, terutama pada masa kampanye nanti, hendaknya para calon dapat menyampaikan visi dan misi serta menjual program untuk meyakinkan masyarakat,” kata Sutarmidji pada Deklarasi Pemilu Damai 2019 di Taman Budaya Pontianak, Minggu (30/9/2018).

Dikatakannya, siapapun yang berkeinginan menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hendaknya yang disampaikan dan dijual kepada masyarakat program, apa yang akan dilakukan ketika menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

“Visi misi inilah yang harus disampaikan, supaya masyarakat terbiasa dan kita melakukan edukasi politik. Saya tidak pernah menyampaikan kampanye negatif untuk siapapun pada Pilkada kemarin. Padahal peluang itu ada, tapi saya tidak mau melakukan itu, saya katakan kepada semua tim saya, apapun yang dikatakan orang tentang saya dan Pak Norsan senyumin saja, jangan ditanggapi dan diladeni, itu hanya menghabisi waktu dan energi dan semua itu tidak akan mendapatkan simpati masyarakat, contohnya kalau kita menanggapi kampanye negatif terlalu berlebihan, tidak akan mendapat simpati dari konsektuen, jadi sampaikan dan pahami masalah apa yang dihadapi masyarakat, karena kita hadir sebagai penyelenggara negara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Ketika kita memberikan solusi dan memberikan visi misi kita untuk menyelesaikan masalah mereka, saya yakin itulah yang akan menjadi pilihan mereka,” tegasnya.

Orang nomor satu di Kalbar ini juga berharap pelaksanaan Pilpres dan Pileg di Kalbar dapat berjalan aman, damai dan lancar.

“Saya yakin bahwa Pilpres dan Pileg di Kalbar berjalan aman. Kita berkaca dari pelaksanaan Pilkada dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg yang diprediksi rawan namun dapat berjalan aman, damai dan kondusif,” jelasnya.

Kepada pihak penyelenggara pemilu, mantan Wali Kota Pontianak ini mengatakan, berdasarkan pengalaman Pilkada, yang harus siap itu Panwaslu dan KPU. Yang rawan itu, menurut dia, biasanya di Panwas, karena jika pelanggaran terjadi tidak disikapi dengan bijak, pelanggaran bukan berarti seharusnya dengan penegakan hukum.

“Kalau dengan hal- hal sepele kenapa tidak dimusyawarahkan, kenapa harus dibesar-besarkan, nah kadang itu yang menimbulkan sedikit ketegangan, ini pengalaman,” jelas Midji.

Deklaras damai ditandai dengan membubuhkan tanda tangan Gubernur, Kapolda, Pangdam serta para pimpinan partai peserta Pemilu, para calon legislatif, juga hadir anggota DPR RI, Ketua DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama. (Nasir Humas Pemprov/Fai)