KalbarOnline, Pontianak – Baru saja kita saksikan kegiatan Sispamkota, sebagai bentuk Show Of Force bagaimana rencana menangani kerawanan pemilu 2019 dari tahap – pertahap. Masa kampanye sudah dimulai dari 23 September sampai 14 April 2018, tentunya dengan berbagai dinamikanya memerlukan jaminan stabilitas kamtibmas agar dapat berjalan dengan tertib dan aman.

Demikian hal tersebut disampaikan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono dalam rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan pemilu 2019 di Aula Grand Mahkota Hotel Kota Pontianak, (25/9/2018).

Tampak hadir Pangdam XII/ Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, Danlantamal XII Pontianak Laksma TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr, Danlanud Supadio, Marsma TNI Minggit Tribowo, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Sri Handayani dan tamu undangan.

Kondisi Kalbar secara umum kondusif, ini semua berkat keseriusan kita bersama, sinergitas pemerintah, TNI/Polri dan seluruh elemen masyarakat yang solid dalam menjaga stabilitas kamtibmas.

“Bingkai persatuan dan kesatuan Negara kita salah satunya soliditas stakeholder dan TNI/Polri dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pertahanan dan pengamanan dalam menghadapi isu primordial, derasnya globalisasi, dan dinamika masyarakat di tahun politik ini”, kata Kapolda.

Sinergitas harus kita terapkan dengan semangat kebersamaan saling menghormati dan menghargai yang kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, semangat bersinergi dan harmonis dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas inilah yang harus kita contohkan, karena hanya dengan itulah kita bisa dengan tenang, bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas dikalbar.

“Dengan suksesnya pemilu maka kita semua telah berkontribusi untuk membangun pondasi yang kokoh untuk melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan bersama,” lanjutnya.

Pengamanan pilkada serentak tahun 2018 menjadi acuan. Indeks kerawanan pilkada 2018 Kalbar berada di rangking ke-2 paling rawan setelah Papua, dan berkat kerja keras kita bersama Kalbar menjadi salah satu Provinsi teraman dan paling sukses dalam pelaksanaan Pemilu, pada konteks inilah peranan TNI-Polri dan seluruh stakeholder penyelenggara Pemilu 2019 sangat besar dalam mengawal dan mengamankan seluruh prosesnya.

Dijelaskannya, ada beberapa potensi gangguan yang harus kita cegah dan tangkal, diantaranya praktek-praktek kecurangan pemilihan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik penyelenggara, pemilih, serta pihak lainnya yang dapat memicu penolakan dan protes dari pihak lain dan berujung konflik.

Kemudian, ancaman fisik dan non-fisik terhadap keamanan para calon, pemilih dan masyarakat umum, serta upaya-upaya pihak tertentu yang sengaja ingin menciptakan gangguan kamtibmas seperti teroris; Ancaman terhadap keamanan fasilitas umum, dan sarana-prasarana penunjang pemilihan suara seperti kantor KPU/Bawaslu, TPS, kotak suara, alat komunikasi, dan sebagainya.

“Polri tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan penebalan/perbantuan dalam pengamanan pada setiap tahapan pemilu,” tuturnya.

Begitu juga kepada seluruh personel pelaksana pengamanan, Kapolda mengajak untuk senantiasa menjaga netralitas dan profesionalitas.

“Mari kita hindari segala tindakan dan perilaku yang kontra produktif, yang justru dapat mengganggu jalannya pemilu, serta mencederai nilai-nilai demokrasi dan menurunkan citra TNI-Polri dimata masyarakat,” tandasnya. (*/Fai)