KalbarOnline, Kubu Raya – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyimpan potensi ekonomi yang besar. UMKM memegang peranan penting dalam mendorong perekonomian nasional dan daerah.

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus saat membuka Bimbingan Teknis Manajemen Pelaku UMKM yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Selasa (18/9/2018).

“Sebanyak 97 persen tenaga kerja berada di sektor UMKM dan memberikan kontribusi 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Hermanus dalam sambutannya.

Hermanus mengapresiasi pelaksanaan Bimtek manajemen pelaku UMKM. Dia mengatakan Bimtek akan memberdayakan dan meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM dalam pengelolaan manajemen yang baik. Sebab, menurutnya, setiap pelaku UMKM sudah seharusnya mempunyai kompetensi yang memadai untuk dapat menjalankan usaha.

“Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berterima kasih kepada OJK Kalimantan Barat yang punya perhatian besar terhadap pengembangan pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Kubu Raya melalui program percepatan akses keuangan daerah,” ucapnya.

Mengingat potensinya yang besar dalam perekonomian nasional, Hermanus menyebut pentingnya mengembangkan program dan kegiatan yang bisa mendongkrak produktivitas dan kreativitas sumber daya manusia dalam UMKM. Dirinya berharap kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dirintis OJK dapat mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan tangguh.

“Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan dan menjalankan program-program pemberdayaan UMKM yang dapat memberikan dampak nyata dan berkesinambungan bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Perwakilan OJK Kalimantan Barat, Suhermanto, mengatakan sektor UMKM merupakan salah satu komponen perekonomian nasional yang mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa kali terjadi krisis ekonomi di Indonesia, UMKM terbukti mampu bertahan.

“Karena itu sektor UMKM sudah selayaknya harus terus dikembangkan dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah,” ujarnya.

Melihat besarnya potensi UMKM, Suhermanto menyatakan UMKM akan menjadi agenda besar OJK dalam membangun dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional yang kontributif dan inklusif. Ia menyebut pentingnya membuka akses keuangan bagi UMKM.

“Kita juga perlu memberi perhatian kepada pengembangan usahanya dengan perluasan program pendampingan,” sebutnya.

Terkait keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Suhermanto mengatakan TPAKD dibentuk demi kepentingan percepatan akses keuangan daerah dalam mendorong perekonomian daerah. TPKAD adalah forum koordinasi antara instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan daerah demi mewujudkan masyarakat sejahtera.

“Perlu mendapatkan prioritas dan perhatian semua. Dengan terbukanya akses keuangan, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif. Keberhasilan program ini membutuhkan peran aktif semua,” tegasnya. (ian/rio)