Rakor bersama tim pendamping desa

KalbarOnline, Sintang – Sebagai upaya menunjang berbagai program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk membangun daerah pinggiran dan pedesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi (Rakor) program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) Kabupaten Sintang bulan September 2018 di Balai Pagodai, yang secara langsung dipimpin Wakil Bupati Sintang, Drs. Askiman, MM, Kamis (13/9/2018).

Rakor P3MD ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, SH serta seluruh Kepala Bidang dan Bagian dinas tersebut.

Wabup Askiman menyatakan Rakor yang dilaksanakan rutin setiap bulan oleh DPMPD Sintang bersama para tenaga pendamping desa ini sangat penting guna sinkronisasi terhadap kegiatan peningkatan terhadap proses pembangunan di daerah pedesaan.

“Karena selama ini yang menjadi kesimpulan bagi kita bahwa terkesan komunikasi antara para tenaga pendamping desa, perangkat desa, BPD dan DPMPD perlu ditingkatkan serta peran aktif kecamatan juga sangat diperlukan,” ujarnya.

Wabup Askiman juga menegaskan terutama terhadap bentuk desain perencanaan APBDes yang harus disesuaikan dengan peraturan yang benar tentunya tingkat pemahaman pada tingkat desa tidak dapat bekerja sendiri.

“Sehingga para tenaga pendamping ini diharapkan bisa membimbing dan membina serta mengendali mereka secara konseptual dalam rangka penyusunan APBDes,” ucapnya.

Wabup Askiman juga menjelaskan sisi lemahnya desa yakni pada saat menyusun rencana kegiatan fisik di tingkat desa, pasalnya masih banyak perangkat desa belum memahami bentuk perencanaan secara teknis.

“Sehingga peran para tenaga pendamping desa sangat diperlukan dalam segala proses pembangunan di pedasaan, karena mereka masing-masing memiliki keahlian khusus pada bidangnya,” imbuhnya.

Sementara Kepala DPMPD Sintang, Herkulanus Roni menyatakan rakor ini merupakan agenda bulanan dan sangat penting guna memaksimalkan peran dan fungsi para tenaga pendamping desa untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terkait penggunaan terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

“Sehingga nantinya dana-dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan, karena para tenaga pendamping desa tersebut mereka sudah memiliki keahlian khusus pada bidangnya masing-masing, seperti bidang pendidikan, infrastruktur dan bidang pemberdayaan,” tukasnya.

Roni juga menegaskan dengan memaksimalkan peran para tenaga pendamping desa tersebut pihaknya optimis akan membawa kemajuan pembangunan bagi daerah pedesaan yang dituntut mandri sesuai Nawacita Presiden RI.

“Yaitu membangun dari daerah pinggiran yang sesuai juga dengan visi misi Bupati Sintang, yaitu membangun dari pinggiran, kendati jumlah tenaga pendamping desa di Kabupaten Sintang sangat kurang,” (*/Sg)