Sutarmidji Minta Masyarakat dan Media Awasi Kinerja Pemprov Kalbar

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Ria Norsan foto bersama usai dilantik Presiden RI, Joko Widodo
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Ria Norsan foto bersama usai dilantik Presiden RI, Joko Widodo (Foto: Jim)

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta media untuk memantau kinerjanya bersama Ria Norsan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023.

“Saya mengajak masyarakat dan media untuk terus memantau kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Terus pantau, karena saya tidak ingin ada belanja fiktif, ada mark-up, saya tidak ingin ada penyimpangan di keuangan daerah,” ujar Sutarmidji, baru-baru ini.

Demikian dilansir dari Antara Kalbar.

Sebagai pemimpin di Kalbar, dirinya berjanji tidak akan melakukan penyimpangan anggaran. Untuk itu, dirinya juga memastikan tidak memberikan toleransi bagi aparatur negara yang melakukan penyimpangan keuangan daerah.

“Saya tidak ada toleransi apapun, selain harus bertanggungjawab kepada hukum,” tegasnya.

Untuk itu, Sutarmidji mengingatkan agar aparatur negara tidak mengikuti kebijakan yang dibuat, jika itu bertentang dengan peraturan.

Apalagi jika itu sebenarnya menjadi kewenangan kepala OPD yang diberikan peraturan.

“Sehebat apapun otoritas, sepanjang aturan tidak membenarkan itu, jangan ikuti perintah saya,” tegasnya lagi.

Sutarmidji juga menegaskan bahwa dirinya akan bekerja fokus pada perbaikan tata kelola pemerintah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisien birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sutarmidji meyakini percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dia juga mengingatkan bahwa penyelenggara negara itu sudah dibayar. Jika ingin mendapatkan penghasilan lebih, Sutarmidji menyarankan pejabat negara maupun ASN untuk mencari usaha lain dan yang pasti tak berkaitan dengan APBD.

“Sebagai Gubernur saya sudah dibayar, ada uang taktis. Ada biaya rumah tangga, apalagi. Ini uang masyarakat tentu mereka berhak merasakannya dari gencarnya pembangunan,” tandasnya. (Fai)

Tinggalkan Komentar