KalbarOnline, Pontianak – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat menggelar kegiatan Pakta Integritas Panitia dan Peserta Seleksi Pendidikan Alih Golongan dari Bintara ke Perwira Polisi tahun anggaran 2018, baru-baru ini. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs. Didi Haryono, SH., MH.

“Dalam program membangun kualitas sumber daya manusia Polri, peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri dilakukan dengan proses rekrutmen, seleksi pendidikan, serta mutasi jabatan,” kata Kapolda.

Kapolda menjelaskan agar menghasilkan anggota Polri yang memiliki dedikasi dan kualitas yang tinggi, maka proses tersebut harus dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel, humanis dan profesional serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Itu salah satu bentuk seleksi pendidikan tersebut adalah seleksi promoter,” ujar Kapolda.

Jenderal bintang dua itu berujar, pendidikan alih golongan dari Bintara ke Perwira Polisi seperti yang Polda Kalbar laksanakan saat ini.

“Target kita dalam seleksi ini adalah memperoleh calon Perwira Polri yang berkualitas, tanggap, tangguh dan sehat jasmani serta rohani, bersumber dari personel polri yang memiliki pengalaman tugas yang banyak,” imbuhnya.

Sedangkan penandatanganan pakta integritas ini dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan pengawasan melekat terhadap proses seleksi pendidikan Polri. Tujuanya, agar tetap memenuhi prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, serta clear and clean atau bersih dan tanpa masalah.

“Oleh karena itu, pada kesempatan penandatanganan pakta integritas pada hari ini, saya selaku pimpinan Polda Kalbar sekaligus sebagai penanggung jawab dalam proses seleksi pendidikan alih golongan dari Bintara ke Perwira Polisi tahun anggaran 2018 pada Polda Kalbar, menekankan beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh panitia, dan peserta,” kata dia.

Pakta integritas ini pada hakikatnya merupakan pernyataan kesiapan dan kesanggupan dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga diharapkan tidak hanya sebagai formalitas semata, namun benar-benar diterapkan selama proses seleksi pendidikan alih golongan dari Bintara ke Perwira ini.

“Kepada panitia seleksi serta pengawas internal, agar menyelenggarakan seleksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang. Apabila ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, kita tidak segan-segan memberikan sanksi dan pasti akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya mengingatkan.

Kepada para peserta, agar mengikuti seleksi ini dengan baik, serta tidak berupaya untuk melakukan kecurangan atau KKN. Jangan percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan.

“Apabila ada peserta yang terbukti melakukan kecurangan, maka secara langsung akan digugurkan atau dianulir kelulusannya,” tandasnya. (*/Fai)