KalbarOnline, Pontianak – Joko Agus Setyono, SE, Ak, CA sebagai Kepala Perwakilan BPK Kalbar yang baru menegaskan komitmennya akan melanjutkan apa yang sudah dirintis pejabat sebelumnya dan turut membangun Kalbar melalui unit kerja yang dibidanginya.

“Untuk itu mari kita bersama-sama, masyarakat, Pemerintah daerah dan instansi lainnya maupun media, mari kita bersama-sama membangun Kalbar menjadi lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya saat diwawancarai usai serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK dari yang sebelumnya dijabat Dra. Ida Sundari, M.M kepada dirinya, yang berlangsung di Gedung BPK perwakilan Kalbar, Jumat (7/9/2017).

Mengenai pekerjaan rumah yang masih belum tertuntaskan di masa jabatan Ida Sundari misalnya ada beberapa pemerintah daerah di Kalbar yang belum meraih predikat opini WTP, Joko menegaskan akan terlebih dahulu menginventarisir yang menjadi kendala pemerintah daerah bersangkutan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap negara.

“Yang jelas kita inventarisir dulu permasalahannya kemudian kita diskusi internal apa saja langkah yang akan kita lakukan terhadap mereka. Yang jelas BPK selalu berkomunikasi dengan para pimpinan daerah, selalu dan harus selalu dijalin agar tata kelola keuangan daerah terjaga, transparan dan akuntabel,” tukasnya.

Mengenai zona integritas yang belum tertuntaskan di masa jabatan Ida Sundari, Joko juga menegaskan akan melanjutkan itu supaya mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Tapi zona integritas itukan jangan waktunya panjang, tidak bisa dibangun dalam waktu yang pendek, yang paling utama kita harus membangun diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita membangun orang lain, kita harus perbaiki kekurangan kita dulu. Zona integritas itukan arahnya WBK lebih dari itu adalah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Saya kira itu komitmen saya, saya siap melanjutkan apa yang sudah dirintis Ibu Ida Sundari dan ini nanti akan ada penilaian internal BPK dari Inspektur Utama dan penilaian dari Kemenpan RB,” tukasnya.

Terkait potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2018 hingga Rp600 miliar lebih, Joko masih belum dapat memberikan komentar banyak, namun dirinya menegaskan akan mendalami apa penyebab defisitnya anggaran Pemprov Kalbar.

“Saya kan baru masuk, belum bisa berkomentar nanti kalau sudah berjalan, yang jelas akan saya dalami kenapa defisit APBD-nya, pasti. Itu sebenarnya hasil pemeriksaan kita semester lalu, tahun lalu, kita tahu SILPA-nya berapa, sisa SILPA-nya misalnya ada, nah itu pembahasan untuk penggunaan tahun 2018 ini, yang jelas yang namanya defisit itu belanjanya lebih besar daripada pendapatannya,” tandasnya.

Diakhir wawancara, Joko meminta kepada awak media untuk terus menjalin kerjasama yang baik agar kinerja BPK lebih baik dari sebelumnya seperti yang dipesankan oleh Gubernur Kalbar agar kinerja pejabat baru lebih hebat dari pejabat sebelumnya. “Kita terus kerjasama ya,” pungkasnya.