Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018-2023

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Ria Norsan resmi dilantik Presiden RI, Jokowi di Istana Negara, Rabu (5/9/2018). Prosesi pelantikan dimulai pukul 09.30 dengan penyerahan Keputusan Presiden (Keppres) kepada sembilan pasang Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Setelah itu, dilanjutkan dengan iring-iringan berjalan kaki menuju Istana Negara, didahului Presiden dan Wakil Presiden dan diikuti seluruh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Plt Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Ria Norsan.

“Semoga apa yang diamanahkan bisa dilaksanakan dengan baik,” ucapnya.

Menurut Edi, dirinya yakin Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang dilantik ini akan langsung melakukan kerja keras menjalankan visi misi serta janji-janji saat kampanye. Dirinya yakin beberapa program unggulan yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar segera terealisir.

Ia berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar terutama untuk melaksanakan beberapa program regional Kota Pontianak.

“Seperti outter ringroad, masalah kemacetan lalu lintas, jalan-jalan yang di bawah kewenangan Pemprov Kalbar dan hal-hal lainnya menyangkut infrastruktur,” tuturnya.

Diakuinya, sejauh ini pihaknya sudah kerap berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar dalam melaksanakan program-program pembangunan. Namun ada beberapa persoalan yang menurutnya perlu dukungan dari Pemprov Kalbar, misalnya persoalan air baku PDAM, masalah batas wilayah di Perumnas IV, outter ringroad, Jembatan Kapuas III dan lainnya.

“Kita juga berharap tanah milik Pemprov Kalbar yang terletak di Wilayah Kota Pontianak bisa dimanfaatkan sehingga Pontianak sebagai ibukota provinsi bisa tampil lebih indah dan tertata,” harap Edi.

Selaku Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan mulai menjalankan visi misinya, salah satunya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara nasional, IPM Kalbar berada di urutan 29 dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Posisi ini dinilainya tidak begitu baik. Meskipun berat untuk mendongrak IPM naik diurutan lebih tinggi, tetap mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini optimis akan membawa Kalbar baru lebih sejahtera dan masyarakat bisa menikmati semuanya.

“Tahun depan kita akan mulai menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat SMA/SMK negeri,” ujar Sutarmidji saat ditemui usai dilantik Presiden.

Selain itu, Sutarmidji mengungkapkan, dirinya bersama Ria Norsan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Bila hal itu dilakukan, maka IPM di Kalbar akan terdongkrak naik.

“Kita bersyukur pelantikan ini dipercepat karena sudah banyak hal yang harus kita kerjakan seperti pencegahan kebakaran lahan, menurunkan angka kemiskinan yang begitu tinggi dan mendongkran IPM,” sebut orang nomor satu di Kalbar ini.

Disinggung soal kebakaran lahan, Sutarmidji menjelaskan, kalau Instruksi Presiden dijalankan yakni dengan membangun sekat kanal dan sumur pompa, maka itu bisa mencegah kebakaran lahan. Menurutnya, lahan gambut harus diguyur air yang begitu banyak. Kalau tidak, maka ketika terjadi kebakaran lahan, asapnya semakin banyak.

“Kalau sekat kanal, itu tidak akan kebakaran sampai ke dalam karena kedalaman gambut di wilayah Kalbar mencapai 9 meter sehingga penanganannya harus betul-betul simultan. Tidak ketika kebakaran baru kewalahan menanganinya. Jadi, jauh sebelum terjadi karhutla, kita sudah lakukan pencegahan,” katanya.

Topografi, kata dia, juga penting dan harus ada sehingga jika terjadi karhutla, bisa ditentukan titik-titik yang harua diguyur air.

“Selama ini tidak ada topografi sehingga berdampak tidak efisiennya penanganan kebakaran,” imbuh Sutarmidji.

Semasa ia menjabat Wali Kota Pontianak, dirinya sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwa). Perwa itu diantaranya menjatuhkan sanksi bagi lahan yang terbakar. Bagi mereka yang sengaja membakar lahan, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama lima tahun. Sedangkan kalau terbakar secara tidak sengaja, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama tiga tahun lantaran pemilik lalai dalam menjaga lahannya.

Selaku Gubernur, Sutarmidji juga akan mempersiapkan untuk menyusun APBD 2019 supaya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih bisa menjawab permasalahan yang ada di Kalbar. Ia juga menjamin semasa kepemimpinannya akan menerapkan transparansi dalam anggaran. Menurutnya, masyarakat harus tahu anggaran itu digunakan untuk apa saka dan mereka juga ikut mengawasi juga. Berbagai sistem online seperti e-Planning dan e-Budgeting harus digunakan.

“Jadi tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah bahkan cenderung membuat-buat proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi percepatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Apabila dalam perjalanan masa kepemimpinannya ada hambatan dalam pembahasan APBD, Gubernur Sutarmidji akan minta pendampingan KPK dalam pembahasan APBD tersebut.

“Kalau seandainya ada hambatan dalam pembahasan APBD nanti, saya akan minta pendampingan KPK,” tandasnya.

Terkait pemekaran Kapuas Raya sebagaimana yang digaungkannya semasa kampanye, ia berpendapat, Kalbar sebagai wilayah yang sangat luas, yakni satu setengah kali Pulau Jawa, sudah sepatutnya dilakukan pemekaran.

“Sehingga program utama kita adalah pemekaran Kapuas Raya sekalipun ada moratorium pemekaran,” pungkasnya. (jim)