Ironi Kasus Korupsi Sumbangkan Jumlah PNS Ketapang yang Dipecat Sepanjang 2018

Ilustrasi PNS terjerat kasus korupsi
Ilustrasi PNS terjerat kasus korupsi (Foto: Ist)

KalbarOnline, Ketapang – Sebanyak 14 orang Aparatur Sipil Negara (PNS) di lingkungan Pemda Ketapang dipecat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di sepanjang tahun 2018 ini. Bahkan 6 diantara 14 orang ASN tersebut dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Kepala BKPSDM Ketapang, Repalianto mengatakan mereka yang di pecat tersebut karena telah melakukan kesalahan fatal. Menurutnya keputusan tersebut juga telah melalui mekanisme dalam peraturan kepegawaian yang berlaku.

“Dari 14 orang yang dipecat, enam diantaranya di PTDH karena melakukan pelanggaran yang sangat berat seperti terlibat kasus korupsi yang sudah diputuskan oleh pengadilan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan jika di tahun 2018 ini pihaknya telah banyak menerima laporan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Ketapang, yang mana diantaranya telah selesai diproses sehingga ada yang dilakukan pemecatan dan sebagian masih ada dalam proses.

“Selain dipecat, ada juga yang diberi sanksi, mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang hingga sanksi berat. Untuk sanksi ringan berupa penundaan kenaikan pangkat, sedangkan sanksi berat yakni pemecatan, ada pemecatan dengan hormat ada yang tidak hormat,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari beberapa orang ASN yang dipecat ada yang melakukan banding bahkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak diantaranya yang diajukan oleh mantan Kadis dan Sekdis Kesehatan Ketapang, HY dan UI yang sebelumnya terlibat kasus korupsi dan telah divonis oleh pengadilan.

“Tapi sampai sekarang belum ada putusan terkait gugatan tersebut,” ucapnya.

Ia juga mengatakan selain itu pihaknya juga mengeluarkan dua SK pemberhentian sementara terhadap dua PNS yang terlibat kasus narkoba dan penipuan, namun tidak menutup kungkinan kedua pegawai tersebut bisa dipecat jika pengadilan telah memvonis keduanya lebih dari dua tahun hukuman kurangan penjara.

“Untuk kejahatan umum, PNS bisa dipecat kalau vonis penjaranya di atas dua tahun, beda dengan kasus korupsi karena merupakan tindak kejahatan khusus, berapapun vonisnya tetap saja dipecat dari PNS,” terangnya.

Ia berharap kepada seluruh SOPD yang ada untuk dapat melakukan pembinaan terhadap jajaran dibawahnya dan dapat melaporkan kepada pihaknya jika ada pegawai di masing-masing SOPD yang terlibat kasus kriminal dan ditangani oleh pihak kepolisian sehingga pihaknya bisa memberhentikan sementara yang bersangkutan jika sudah memasuki tahap penahanan untuk mempermudah proses hukum.

“Semoga ini menjadi pelajaran bersama, kita berharap tidak ada lagi PNS yang terjerumus masalah kriminal atau melakukan pelanggaran fatal sehingga dipecat,” pungkasnya. (Adi LC)

Tinggalkan Komentar