KalbarOnline, Sekadau – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau menyebut realisasi replanting kebun sawit pada tahun 2018 ini sulit tercapai, hal ini dikatakan Kepala Bidang Perkebunan DKPPP, Ir. Eddy Mulyono, kepada KalbarOnline usai FGD bersama Link-AR Borneo di Vinca Borneo Hotel, Selasa (28/8/2018).

Sulitnya terealisasi program pemerintah tersebut lantaran ada beberapa kendala, terutama dari petani yang enggan melakukan replanting karena beranggapan tanaman sawit masih produktif.

Program ini juga mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp25 juta per hektar, namun hal ini kata Mulyono tidak memadai. Selain itu juga yang menjadi kendala, dana tersebut tidak bisa langsung dicairkan, karena harus melewati tahap verifikasi data lahan sawit dan pemilik sawit.

“Sesudah Dirjen Perkebunan menghitung ternyata dibutuhkan Rp60 juta per hektar, sehingga sampai kini verifikasi lahan belum optimal, padahal di Sekadau sudah ada 4000 ha layak di replanting usia tanam tahun 1990, 1991 dan 1992,” bebernya.

Menyangkut kendala diatas, Mulyono mengatakan masih butuh sosialisasi kepada petani mengingat tingkat produktivitas tanaman sawit sudah jauh dari target produksi yang dibawah 10 ton per tahun.

“Ini yang salah satunya jadi perhatian. Mengenai pendanaan, pihak perbankan juga sudah mengatakan kesediaannya dalam pendanaan,” ujarnya.

Sementara Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sekadau, Samuel, SP juga mengamini kendala program replanting salah satunya yakni kepemilikan dokumen lahan.

“Mungkin sudah berpindah tangan, jadi sosialisasi verifikasi lahan perlu dilakukan dan dicarikan solusinya,” ujarnya.

Samuel juga tak menampik adanya petani yang belum bersedia lahannya diremajakan.

“Disinilah fungsi sosialisasi,” ucapnya.

Samuel berharap program replanting di Sekadau bisa berjalan.

“Karena dengan peremajaan diharapkan dapat mencegah pembukaan lahan baru untuk perambahan hutan dan sudah mendesak peremajaan dilakukan karena alasan produktifitas,” pungkasnya. (Mus)